Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinyatakan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan moda share angkutan umum.
Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan, kenaikan harga BBM, diharapkan tidak membuat masyarakat memilih mengutamakan kendaraan roda dua. Oleh sebab itu, pihaknya merencanakan kolaborasi kampanye penggunaan angkutan umum. Selain event langsung, kampanye akan digencarkan melalui media sosial.
“Kita semua punya tugas, moda share angkutan umum di 2030 itu mencapai 60 persen,” ujarnya.
Ia melanjutkan, akan ada rekomendasi penyesuaian tarif, namun khusus angkutan umum non integrasi. Penghitungan didasari besaran komponen-komponen biaya langsung dan biaya tidak langsung operasional kendaraan angkutan umum.
DTKJ membuat tiga skenario penyesuaian tarif, yakni sebesar 11,36 persen sampai 11,85 persen, 10,35 persen sampai 10,79 persen dan 10,21 persen sampai 10,65 persen. Pihaknya, berdasarkan kesepakatan pada FGD itu segera menyusun dan menyampaikan rekomendasi kenaikan tarif angkutan umum kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar masyarakat mendapatkan kepastian.
Ia juga menjelaskan bahwa ada bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi layanan angkutan umum. Yakni bantuan Rp 2,17 triliun dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
Selain itu, subsidi bagi PT Transjakarta Rp 4,2 triliun, PT MRT Jakarta Rp 800 miliar, dan PT LRT Jakarta Rp 400 miliar.
Yayat S, dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta mengatakan, penghitungan DTKJ dan Dishub Provinsi DKI Jakarta mengenai penyesuaian tarif angkutan umum non integrasi tidak jauh berbeda. Oleh sebab itu pihaknya akan mengikuti rekomendasi DTKJ.
“Arahan Pak Kadis, Dishub akan menerima dan menyetujui apa yang nanti menjadi rekomendasi teman-teman dari DTKJ,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPD Organda DKI Shafruhan Sinungan. Ia mengatakan, mengacu pada kebijakan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, penyesuaian atau kenaikan tarif angkutan umum adalah 12,5 sampai 17,5 persen. Oleh sebab itu, pihaknya juga akan mengikuti apa rekomendasi DTKJ kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta nantinya.
Untuk diketahui, FGD tersebut diikuti oleh perwakilan PT KCI, PT Transjakarta, PT MRT, PT LRT, dan PT Jaklingko Indonesia. (hop)