Kastara.ID, Jakarta — Anggota DPD RI Fahira Idris berharap ada institusi pendidikan terutama kampus, lembaga think tanks, maupun civil society organization yang juga ikut menggelar debat antarcapres/cawapres di luar debat yang digelar KPU. Pasalnya, dari tiga debat yang sudah digelar, banyak isu-isu krusial yang belum terungkap. Selain karena keterbatasan waktu dan sub tema debat yang terlalu banyak, format debat yang masih sangat kaku, menutup kesempatan paslon untuk lebih mengeksplorasi gagasannya.
“Dari tiga debat yang sudah gelar KPU, isu-isu krusial dan persoalan sehari-hari rakyat yang seharusnya jadi pangkal perdebatan belum terungkap. Oleh karena itu, publik memerlukan panggung debat tambahan agar gagasan semua paslon terkait isu-isu penting yang belum disinggung dalam debat KPU bisa diadu kembali dan dinilai mana yang terbaik oleh masyarakat luas. Saya berharap institusi pendidikan terutama kampus, lembaga think tanks, maupun civil society organization bisa memfasilitasi debat tambahan ini,” ujar Fahira Idris di Jakarta (8/1).
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini mencontohkan debat ketiga antarcapres yang bertemakan Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik, tidak menyinggung sama sekali sikap, pandangan dan solusi para capres terkait isu pengungsi Rohingnya yang semakin banyak mendarat di sejumlah wilayah di Aceh dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menjadi isu paling mutakhir, jika dicermati pemberitaan di melalui media massa, para capres sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda soal isu pengungsi Rohingya sehingga idealnya harus dibahas dalam debat.
Isu penting lain yang cukup mendesak tetapi saat debat capres publik belum mendapat solusi yang konkret dari semua kandidat adalah soal pertahanan dan keamanan siber di Indonesia yang masih lemah sehingga terus berulangnya kasus kebocoran data pribadi. Solusi soal saat ini banyaknya masyarakat yang terjerat kejahatan siber juga belum didengar publik.
Demikian juga isu-isu dalam tema debat sebelumnya yang masih banyak menggantung. Misalnya saja soal strategi masing-masing kandidat untuk mengembangkan ekonomi syariah yang sempat ramai saat sesi tanya jawab kandidat pada debat kedua antarcawapres. Panggung debat di luar KPU, bisa mengangkat khusus tema ini mulai dari strategi penguatan pada halal value chain, keuangan syariah, UMKM berbasis produk syariah, dan ekonomi digital yang melayani produk syariah, sehingga publik paham mana kandidat yang paham dan memiliki gagasan terbaik soal ekonomi syariah yang potensinya bagi Indonesia sangat besar.
“Lima kali debat yang digelar KPU, dengan sub tema yang sangat banyak, waktu yang sangat terbatas dan format debat yang masih belum mengalir, tidak akan cukup mengupas gagasan ketiga paslon. Padahal, sebelum memilih, publik butuh lebih banyak forum perdebatan agar bisa membandingkan paslon mana yang mereka pilih. Semoga ada lembaga atau organisasi yang menggelar debat pilpres tambahan dengan tema yang lebih spesifik,” pungkas Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta ini. (dwi)