Penelitian Indeks Demokrasi Harus Utamakan Metode Ilmiah

Kastara.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan apresiasi terhadap hasil penelitian atau riset  terkait indeks demokrasi di Indonesia. Kemendagri meminta agar setiap penelitian harus mengutamakan metode ilmiah, dan mengungkapkan kebenaran.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, terkait peringkat Indeks Demokrasi dalam keterangannya, Rabu (10/2).

“Apapun hasil riset soal indeks demokrasi termasuk dari The Economist Intelligent Unit (EIU) perlu dihargai, tapi harus tetap memperhatikan indikator serta metode ilmiah,” kata Bahtiar.

Menurut Bahtiar, salah satu indikator penelitian EIU seperti pluralisme masih perlu didiskusikan. Penyebabnya, pluralisme di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding di Filipina dan Timor Leste.

“Indonesia ini sangat plural bahkan dj Papua saja ada sampai ratusan bahasa dan suku,” tegasnya.

Selain itu, kata Bahtiar, faktor kebebasan sipil di Indonesia masih lebih baik dibanding Malaysia.

“Jadi dalam penelitian itu ada perbandingan yang setara sehingga hasilnya bisa valid,” katanya.

Kata Bahtiar, demokrasi di Indonesia telah mendapat apresiasi seperti dari Duta Besar Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan.

“Pelaksanaan pilkada 2020 yang telah berjalan dengan sukses di tengah pandemi COVID-19  mendapat apresiasi dari banyak negara,” tambahnya.

Sebelumnya, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia sendiri ada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil. Di Indonesia, EIU memberikan skor 7.92 unutk proses pemilu dan pluralisme.

Sementara itu, fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7.50, partisipasi politik 6.11, budaya politik 4.38, dan kebebasan sipil dengan skor 5.59.

Indeks Demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU) sejak tahun 2006, dengan tujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia. (ant)