Kastara.ID, Depok – Sebanyak 1.672 warga prasejahtera di Kota Depok menjadi sasaran penerima Bantuan Pangan Kota (BPK) dari program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok menyebut, mereka yang masuk ke dalam kelompok masyarakat rentan ini tersebar di 63 kelurahan, 11 kecamatan se-Kota Depok.
Kepala Dinsos Kota Depok, Asloeah Madjri mengatakan, sesuai rencana, kartu ATM program KDS bagi penerima manfaat BPK sudah mulai dibagikan pada 2 Februari kemarin. Pembagian kartu ATM program KDS tersebut, dilakukan secara bertahap hingga 4 Februari 2022.
“Penyaluran Bantuan Pangan Kota atau BPK ini dilakukan melalui gerai pangan yang ditunjuk dan dinyatakan layak oleh BJB. Sebab dalam pelaksanaan program ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkolaborasi dengan BJB,” kata tutur Asloeah Madjri yang karib disapa Luluk di Balai Kota Depok, sebagaimana dilansir laman resmi Pemkot Depok, Kamis (10/2).
Adapun rincian 1.672 penerima manfaat BPK ini terdiri dari 112 warga Beji, 130 warga Bojongsari, 131 warga Cilodong, 162 warga Cimanggis, 110 warga Cinere. Kemudian 261 warga Cipayung, 84 warga Limo, 124 warga Pancoran Mas, 258 warga Sawangan, 114 warga Sukmajaya, dan 186 warga Tapos.
Dijelaskan Luluk, program KDS yang ada di Dinsos Depok mengakomodir empat dari tujuh manfaat yang ada. Yaitu Santunan Kematian (Sankem), Bantuan Pangan Kota atau BPK, bantuan pemberdayaan lanjut usia dan disabilitas serta beasiswa kepada siswa SMA.
“Manfaat program KDS ini juga berkolaborasi dengan dinas lainnya. Antara lain, beasiswa pendidikan SD dan SMP di Dinas Pendidikan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim),” tuturnya.
“Ada juga bantuan pelayanan kesehatan gratis pada Dinas Kesehatan (Dinkes), pelatihan keterampilan, bantuan usaha lalu penyaluran kerja pada dinas terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Depok,” jelas Luluk.
Luluk menambahkan, penerima manfaat BPK dari program KDS menjadi bentuk realisasi dari janji kampanye Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono periode 2021-2026. Yaitu program KDS sebagai media efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan untuk warga prasejahtera di Kota Depok.
“Penerima BPK di program KDS ini warga prasejahtera yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). Yang belum menerima bantuan sejenis dari pemerintah pusat maupun provinsi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP,)” jelasnya.
Di tempat berbeda, warga RT 01 RW 05 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Rahmat Danil (28), penerima program KDS mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Pemkot Depok. Menurutnya, sebagai penyandang disabilitas, bantuan sosial ini membantu dirinya memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Semoga semakin banyak teman-teman disabilitas mendapat bantuan agar kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi dari pemerintah,” ujarnya.
Sementara warga RT 05 RW 04 Kelurahan Curug, Sopiah (60) juga menjadi warga yang penerima BPK dari program KDS. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Depok karena sudah meringankan bebannya yang juga merupakan warga terdampak pandemi Covid-19.
“Saya sudah lansia, bantuan ini bisa untuk memenuhi kebutuhan setiap hari,” katanya.
Seperti diketahui, program KDS mengintegrasikan tujuh layanan manfaat bagi warga prasejahtera. Di antaranya pelayanan kesehatan gratis melalui PBI-APBD Depok, bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), dan bantuan Sankem. Ada pula bantuan pangan kota atau BPK bagi lansia dan disabilitas, pelatihan keterampilan, bantuan usaha, dan penyaluran kerja. (dha)