Salah satu korban penggusuran Bukit Duri, Nafsiyah, mengaku diperlakukan tidak adil. Rumahnya digusur tanpa ada ganti rugi. Padahal dia setiap tahun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). ”Yang lebih sakit, kami dianggap warga liar. Padahal saya setiap tahun membayar PBB. Kalau kami dianggap liar kok kami diwajibkan membayar PBB dan itu kami bayar tiap tahun;” katanya. Lalu, katanya, ke mana uang PBB yang setiap tahun warga bukit duri ini bayar.
Para korban penggusuran Bukit Duri juga mengaku ketakutan karena merasa tidak ada yang melindungi. Hal senada juga diungkapkan tokoh masyarakat, Haji Kasmo. Dia mengaku merasa bersyukur gugatan yang diajukan warga Bukit Duri dan sekitarnya dimenangkan oleh pengadilan beberapa waktu silam. Namun ia tak menyangka pihak pemerintah akan tetap mengajukan banding atas gugatan yang dimenangkan warga. “Kami berasa sedih setelah saya mendapat informasi bahwa pemerintah akan ajukan banding seperti halnya semut melawan gajah,” ujarnya Kasmo.
“Terima kasih bapak Ketua MPR mau dengar keluhan warga. Selama ini kami ketakutan pak karena tidak ada yang melindungi,” kata Kasmo lagi.
Hal senada juga diungkapkan korban penggusuran asal Kampung Aquarium Darma Yani yang juga kehilangan rumahnya tanpa ganti rugi. “Tanpa memperdulikan anak kecil, kami dianggap musuh negara karena diusir tanpa musyawarah. Apakah kami musuh negara?”
Menanggapi pengaduan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa apa yang dilakukan Pemprov jelas salah. “Pemimpin harusnya berpihak pada rakyat, bukan malah menindas. Perlakukan rakyat sebagai saudara, bukan musuh negara,” katanya.
Sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa pemimpin disumpah untuk taat pada konstitusi. “Di Pancasila tegas soal prinsip musyawarah mufakat. Maka menggusur tanpa musyawarah itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” ujar Zulkifli.
Karenanya Zulkifli Hasan mengatakan siap mendampingi korban penggusuran untuk mencari keadilan. Menurutnya, ini adalah persoalan kemanusiaan, soal kasih sayang. ”Gubenur itu tugasnya melayani masyarakat. Seharusnya memperlakukan warganya secara adil. Kalaupun ada perbedaan itu bisa dimusyawarahkan,” katanya. (arya)