Kastara.id, Medan – Infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba bakal dikebut guna mempercepat pengembangan wisata, dengan melibatkan sektor terkait juga investor. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Senin (10/7) setelah menutup Rakor Badan Pengelola Otoritas Pariwisata Danau Toba (BPOPDT) yang berlangsung di Parapat, Sumatera Utara.
“Untuk para investor, bentuknya harus B2B business to business (B2B),” ujar Menko Luhut di hadapan para pengusaha, BUMN, institusi pemerintah dan para pimpinan wilayah di sekitar Danau Toba.
Menurut Luhut, investasi yang akan dilakukan di wilayah KSPN tidak semuanya ditanggung pemerintah, tetapi disinergikan antar institusi swasta atau dengan BUMN. Menkomar Luhut, yang memimpin rapat sekaligus bertindak sebagi Ketua Dewan Pengarah BPOPDT ini juga membahas berbagai permasalahan di sekitar pembangunan kawasan wisata tersebut dan pemecahannya.
Dalam rapat ini, Menko Luhut menyimak pemaparan perkembangan pembangunan Bandara Silangit yang rencananya akan menerima penerbangan rute internasional yang disampaikan Direktur Utama BPOPDT Ari Prasetyo. “Penerbangan internasional ini perlu dibuka karena jumlah wisatawan yang meningkat. Kemarin saya dapat laporan turis yang datang ke Pulau Samosir tahun 2016 mencapai lebih dari 260 ribu orang padahal infrastruktur belum semua terbangun,” kata Luhut.
Untuk itu ia mendesak agar semua yang terlibat harus bekerja sama. Dalam rapat diungkapkan rencana untuk membangun perpanjangan landas pacu Bandara Silangit, koordinasi dengan pihak bea cukai dan kementerian penyelenggara karantina Bandara (Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian Kesehatan) serta kontraktor untuk menyesuaikan finalisasi desain bandara.
Pembangunan transportasi terpadu juga menjadi topik dalam rakor ini, perusahaan angkutan Damri akan mengoperasikan bus rute Bandara Silangit-Siantar, kereta api juga berencana membuka rute baru Lubuk Pakam-Siantar untuk menambah rute yang sudah ada Medan-Siantar. “Garuda Indonesia dan beberapa penerbangan swasta juga mengungkapkan akan membuka rute internasional,” ujar Menko Luhut.
Menko Luhut mengatakan, jumlah kamar yang tersedia di sekitar wilayah ini yang berjumlah 710 kamar dirasa tidak cukup, karenanya ia mendorong BUMN yang memiliki usaha perhotelan di wilayah itu (Inna dan Patrajasa) serta swasta untuk bisa menambah jumlah kamar. Masalah lain yang juga sangat mendesak untuk diatasi adalah pencemaran danau.
“Perubahan harus segera dilakukan. Dari kajian yang kami lakukan bersama Bank Dunia, yang akan kami umumkan dalam waktu dekat, memperlihatkan terjadi pengotoran yang makin parah. Pencemaran itu datang dari sampah rumah tangga, hotel, keramba, dan kotoran ternak. Dan jika memang betul ada perusahaan yang terlibat dalam pencemaran ini, kita perlu melakukan evaluasi,” kata Menko Luhut.
Sementara itu Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, kesiapan pemerintah daerah dan para bupati dibutuhkan untuk menerima kunjungan wisatawan, khususnya di Danau Toba yang sudah menjadi salah satu destinasi prioritas. “Pada tahun 2019 berharap bisa mendatangkan 20 juta wisatawan. Dari jumlah ini pasti ada yang berkunjung ke Danau Toba,” ujar Menpar Arief Yahya. (nad)