Daya Serap Lulusan Pendidikan Menengah Menurun, Peningkatan Investasi Dibutuhkan

Kastara.id, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan dalam satu dekade terakhir daya serap lulusan pendidikan menengah menunjukan pertumbuhan yang semakin rendah. Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Kebijakan bertema Demografi Indonesia: Masa Depan Yang Diinginkan, di Jakarta, Selasa (11/7).

Bappenas mengungkapkan, peningkatan investasi dikatakan dapat menjadi salah satu solusi agar para lulusan pendidikan menengah memiliki kesempatan yang lebih baik di dalam dunia kerja.

Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rahma Iryanti mengatakan, tingkat pengangguran terbuka secara nasional sudah menurun menjadi 5,6 persen dan jumlah penganggur sebesar 7,0 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling besar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 11,8 persen. “Meski tingkat pengangguran terbuka menurun, tapi lulusan pendidikan sekolah menengah semakin rendah tertampung di dalam pasar kerja,” kata Rahma.

Lebih lanjut dipaparkan, dalam kurun waktu 2001-2005 pertumbuhan tenaga kerja rata-rata per tahun untuk tingkat SMTP sebesar 0,62 persen, SMTA Umum sebesar 0,23 persen, dan SMTA Kejuruan sebesar 10,27 persen. Selama kurun waktu 2006-2010, pertumbuhan tenaga kerja rata-rata per tahun untuk tingkat SMTP sebesar 0,92 persen, SMTA Umum sebesar 6,75 persen, dan SMTA Kejuruan sebesar 7,70 persen.

Kemudian, selama 2011-2016 pertumbuhan tenaga kerja rata-rata per tahun untuk tingkat SMTP sebesar -0,85persen, SMTA Umum sebesar 4,26 persen, dan SMTA Kejuruan sebesar 5,47 persen. “Selama 2006 hingga 2016 kita bisa lihat bahwa pertumbuhan rata-rata tenaga kerja terus menurun, artinya banyak diantara lulusan SMTP maupun SMTA yang tidak terserap di dunia kerja,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini terus mengupayakan agar mereka yang belum terserap di dunia kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan investasi. “Dalam satu tahun terakhir, beberapa hal yang berkontribusi kepada lapangan kerja formal tentu saja peningkatan investasi dan pemerintah terus menerus mendorong tingkat investasi, baik investasi skala besar, menengah, maupun investasi kecil yang bisa berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Ditambahkannya, investasi yang menjadi prioritas pemerintah adalah investasi yang mencakup beberapa hal. Pertama, investasi yang bisa mengantisipasi perkembangan demografi kependudukan Indonesia pada tahun 2045 nanti. Kedua, investasi yang dapatberkontribusi pada penyerapan tenaga kerja formal. Ketiga, investasi yang berkontribusi pada PDB dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Keempat, investasi yang bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi sehingga Indonesia memiliki daya saing di tingkat global. (mar)