Kastara.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan rencana pemindahan ibu kota harus memperhatikan berbagai aspek. “Ini harus ada progress report. Pak Presiden juga tidak mau sekadar wacana. Dia menugaskan Bappenas untuk mencermati, seandainya diubah itu gimana, dipindahkan itu di mana. Aspek geografisnya, semua aspek harus dipelajari,” ujar Mendagri dalam keterangannya, Selasa (11/7).
Menurut Mendagri, lokasi baru yang direncanakan menjadi ibu kota harus lokasi yang tepat. Namun pemindahan ini, disebut Tjahjo, membutuhkan waktu. “Bukan masalah mendukung atau tidak, mana yang memang lebih tepat. Kan pemerintah tidak otomatis kayak pindah rumah. Dulu pernah kok kita dari Jakarta ke Yogyakarta, Jakarta ke Padang pemerintahannya,” katanya.
Mendagri mengtakan, Presiden juga bisa berkantor di mana saja, misal di Yogyakarta ada gedung istananya. Begitu juga di Bogor, Bali, dan Surabaya, serta Kalimantan.
“Saya pikir Presiden berhak untuk berkantor di seluruh wilayah negara Indonesia. Tapi sarana dan prasarananya mana yang memungkinkan, masalah transportasi masalah masuk daerah gempa atau tidak,” ujarnya.
Mendagri menegaskan, wacana pemindahan ibu kota merupakan perintah Presiden Joko Widodo. (npm)
Kastara.Id,Depok - Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono memberikan Sambutan dalam Kegiatan Scratch Day Celebration…
Kastara.Id,Depok - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat Wili Sumarlin memastikan pemilihan…
Kastara.Id,Depok - Kali ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat secara resmi melantik…
Kastara.Id,Depok - Berdasarkan Nomor 015/BSS/PS/V-2024 TANGGAL 14 MEI 2024. Seluruh jajaran pengurus Perkumpulan Barisan Supian…
Kastara.Id,Jakarta - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menegaskan, jurnalisme investigasi keberadaannya sangat penting…
Kastara.Id,Jakarta - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, demokrasi asli Indonesia sumbernya adalah…
Leave a Comment