Bupati Mappi Minta KKP Turun Tangan Kelola Hasil Perikanan

Kastara.ID, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diajak turun tangan mengelola potensi perikanan Kabupaten Mappi, Papua. Pemda optimistis ekonomi masyarakat bakal tumbuh bila potensi yang ada dikelola secara maksimal.

Kabupaten Mappi punya potensi perikanan air tawar dan perikanan laut yang cukup besar. Di darat terdapat sungai, rawa dan telaga yang menjadi tempat tinggal beragam spesies ikan air tawar seperti gabus hingga arwana. Sedangkan kawasan lautnya termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yang kaya akan ikan-ikan demersal, udang dan cumi.

“70 persen wilayah kita ada perairan. Itu sebabnya kami lihat potensi ini kalau tidak dikelola secara baik sangat disayangkan, artinya belum bisa memberi nilai tambah ekonomi kepada masyarakat,” ujar Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu usai bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Jakarta, Rabu (11/11).

Selama ini, ujar Kristosimus, hasil perikanan sebagian besar hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Padahal bila dikembangkan ke sektor usaha dapat menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat Mappi.

Sehingga Kristosimus meminta KKP turun tangan memberikan bantuan sarana prasana, pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat, sekaligus pasar untuk produk perikanan yang dihasilkan nantinya.

Menurutnya, pemda tidak bisa berjalan sendiri lantaran keterbatasan anggaran. “Potensi ini yang kami harapkan dukungan dari kementerian terhadap prasarana, baik itu fisik gedung sampai dengan peralatan kapal, dermaga, baik juga kebutuhan di darat untuk proses pemasaran,” urainya.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Edhy mengaku akan turun tangan membantu mengelola potensi perikanan Mappi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim akan dibentuk untuk melihat langsung sekaligus memetakan potensi perikanan di daerah dengan penduduk hampir 100 ribu jiwa tersebut.

Menteri Edhy meminta pemda tidak menyerah meski anggaran terbatas. Selain program bantuan lewat dana APBN, pemerintah pusat melalui KKP menyiapkan permodalan melalui BLU LPMUKP dan KUR yang bisa dimanfaatkan pemda serta masyarakat.

“Jangan mudah menyerah. Kalau bantuan lewat APBN tidak bisa, masih ada KUR, BLU yang kita bisa manfaatkan. Yang pasti, potensi yang ada harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Menteri KP. (mar)