Kastara.ID, Jakarta – Dua buah petisi online di laman www.change.org meminta pemerintah menggratiskan pemberian vaksin Covid-19. Petisi pertama dibuat oleh Sulfikar Amir yang menyebut program vaksinasi mandiri yang akan dilaksanakan pemerintah sebagai bentuk komersialisasi.
Dalam petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, serta Menteri Kesehatan itu disebutkan pandemi Covid-19 telah menyusahkan rakyat baik secara fisik, sosial, dan ekonomi. Bencana nasional ini terjadi akibat kegagalan pemerintah mengendalikan pandemi Covid-19.
Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai tidak kompeten dalam mengambil kebijakan guna mencegah penularan virus corona atau Covid-19. Dalam petisi yang diunggah Selasa (8/12) disebutkan kegagalan pemerintah pusat diperparah dengan adanya kepentingan politik ekonomi yang mengorbankan masyarakat. Akibatnya pendemi Covid-19 memakan banyak korban, termasuk dokter dan tenaga kesehatan.
Sulfikar juga menolak program vaksin mandiri yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program yang dianggap sebagai bentuk komersialisasi vaksin itu menurut Sulfikar sangat tidak tepat dan tidak etis dilakukan dalam situasi pandemi seperti sekarang. Pasalnya tidak semua warga negara mau dan mampu membayar biaya vaksin.
Hingga Jumat (11/12) pagi sudah lebih dari 1.500 orang yang menandatangani petisi tersebut dari target 1.500 tanda tangan.
Petisi serupa juga dibuat oleh Aditya Wardhana yang mengaku sebagai juru bicara dari Koalisi Obat Murah. Dalam petisinya, Aditya meminta Jokowi menggratiskan vaksin Covid-19. Aditya menolak adanya skema vaksinasi mandiri. Pasalnya skema tersebut mengharuskan masyarakat membayar guna mendapat vaksin.
Aditya meminta Jokowi menerapkan skema subsidi penuh. Sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara gratis, tanpa melihat latar belakang, tingkat ekonomi, dan status sosial.
Menurut Aditya, vaksin berbayar justru membahayakan keberhasilan Indonesia mencapai herd immunity. Selain itu vaksin berbayar akan memboroskan keuangan negara karena situasi half subsidy bisa mendatangkan ekses negatif yang lebih besar.
Hingga Jumat (11/12) pukul 08.10 WIB sudah 150 orang yang menandatangai petisi tersebut dari target 200 tanda tangan. (ant)