Kastara.ID, Jakarta – Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) harus membuktikan klaimnya terkait sebagian kader partai menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
“Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei di mana sebagian besar responden tidak menginginkan Pemilu 2024 ditunda,” ungkap M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, kepada Kastara.ID, Sabtu (12/3).
Jamil memaparkan, sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan Pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya.
“Sungguh aneh bila LBP terkesan menjadi juru bicara partai politik. Celakanya, justru partai politik menolak klaim LBP,” imbuhnya.
Karena itu, menjadi logis bila banyak pihak mempertanyakan motivasi LBP menyampaikan klaim tersebut. Pertanyaan tersebut semakin menguat mengingat adanya spekulasi keterlibatan istana dalam penundaan Pemilu 2024.
“Spekulasi tersebut seharusnya diklarifikasi oleh LBP agar kecurigaan masyarakat terhadap istana sebagai dalang penundaan pemilu dapat diminimalkan. Tanpa adanya klarifikasi, masyarakat akan terus mencurigai pernyataan istana, termasuk LBP, terkait penundaan pemilu,” jelas penulis buku Riset Kehumasan ini.
Dengan makin banyaknya pejabat eksekutif yang menyuarakan penundaan pemilu, dengan sendirinya akan membuat perpolitikan di tanah air semakin gaduh. Hal itu justru akan berdampak terhadap melambannya pertumbuhan ekonomi di tanah air.
“Kegaduhan politik akan semakin meluas bila pemerintah bersama parpol koalisi berhasil menunda pemilu. Rakyat yang pro demokrasi akan dengan tegas menolaknya,” tandas Jamil.
Menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, benturan kepentingan dua kutub tersebut akan membuat perpolitikan di tanah air semakin tidak menentu. Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan kekisruhan politik yang membahayakan keutuhan NKRI.
“Anak negeri yang cinta NKRI tentu tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, elite negeri jangan bermain api terkait pemundaan pemilu,” pungkas Jamil. (dwi)