Kastara.ID, Depok – Satu lagi Kader Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Depok, Amsori AR pindah pilihan. Ia sekarang lebih memilih mendukung pasangan calon wali-wakil wali kota Depok, Idris-Imam yang jelas tidak diusung oleh Partai Golkar di Pilkada, 9 Desember.
Ia pun menyebut alasan mengenai pindah pilihan tidak mengikuti garis partai “Kenapa saya memilih pasangan Idris-Imam, karena saya melihat Pak Kiai Idris dalam memimpin Depok periode tahun lalu dia sangat berhasil memenuhi janji atau program kampanye sebelumnya, seperti pembangunan alun-alun dan insentif kepada pembimbing rohani,” ujar Amsori, Senin (12/10).
Diakuinya, sampai saat ini dirinya masih tercatat sebagai kader Golkar dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar.
“Diakui atau tidak, namun saya masih tercatat sebagai anggota dan kader Golkar. Saya merasa selama ini tidak ada komunikasi yang baik, baik pengurus PK Kecamatan dan DPD untuk bagaimana kader-kader partai itu diakomodir. Di pilkada ini kan tidak ada sama sekali (komunikasi, red), bahkan cenderung membuat faksi-faksi sendiri,” paparnya.
Amsori yang terakhir menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Kecamatan Cipayung mengatakan, pilkada ini bicara tentang pilihan.
“Membela kiai adalah membela agama, saya menganggap kiai ini bukan orang sembarangan. Bahwa kiai adalah penerus nabi. Saya menilai kiai itu mulia, maka saya berjuang bagaimana kiai ini bisa memimpin kembali Kota Depok di periode kedua,” jelasnya.
Ansori yang juga Mantan Ketua Karang Taruna Kota Depok itu juga menilai, sosok Imam Budi Hartono (IBH) yang notabene kader PKS namun tidak mengedepankan sebagai kader PKS melainkan pembinaan-pembinaan khususnya kepada pemuda.
Selain pernah menjabat sebagai pengurus Karang Taruna Jawa Barat, Imam juga dinilai memiliki kontribusi terhadap pemuda di Kota Depok.
“Idris-Imam merupakan perpaduan yang sempurna. Pak Imam lebih menyasar kalangan milenial dan Pak Idris lebih kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Pak Idris seorang ulama yang berpengalaman di pemerintahan dan Pak Imam seorang politisi dan akademisi yang juga berpengalaman di legislatif,” imbuhnya.
Sementara Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Depok Dindin Safrudin menjelaskan, secara organisasi sudah jelas Partai Golkar akan memberikan sanksi jika ada kader partai yang membelot.
“Sanksi berupa SP1, SP2, dan SP3, yang paling berat itu hingga mencabut KTA orang tersebut,” tanggapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Partai Golkar telah mengusung pasangan calon nomor urut satu yakni Pradi-Afifah.
“Apabila ada kader, pengurus dan struktur Partai Golkar yang membelot, maka sanksi yang paling berat mencabut KTA dan memberhentikan yang bersangkutan dari Partai Golkar. Kalau KTA sudah dicabut berarti yang bersangkutan bukan kader lagi,” pungkasnya. (*)