Kastara.ID, Jakarta – Komisi IX DPR mengkritik tindakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengimpor 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech, China. Pasalnya vaksin tersebut masih belum mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansori Siregar mengatakan, EUA ibarat visa yang memberikan izin seseorang masuk ke negara lain. Jika produk kesehatan, seperti obat dan vaksi belum memiliki EUA seharusnya tidak bisa masuk. Jika BPOM belum memberikan EUA terhadap vaksin Sinovac, seharusnya produk asal China itu menurut Ansori tidak diperkenankan masuk.
Pemerintah diketahui telah mendatangkan 1,2 juta vaksin Sinovac. Pada Ahad (6/12) malam, pesawat Garuda Indonesia mendarat di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, dengan membawa 1,2 juta vaksin Sinovac langsung dari Beijing, China.
Pemerintah juga dalam proses mendatangkan 1,8 juta vaksin yang sama. Direncanakan pada Januari 2021 vaksin Covid-19 buatan Sinovac itu tiba di Indonesia. Saat berbicara di Gedung Parlemen, Jakarta (11/12), Ansori mendesak pemerintah menghentikan impor vaksin tersebut.
Sedangkan 1,2 juta vaksin yang terlanjur datang, DPR meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menyuntikkannya ke masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu di tempat yang sama meminta program vaksinasi menunggu izin dari BPOM. Terlebih saat ini tengah dilakukan uji klinis tahap III. Sri khawatir jika dipaksakan, program vaksinasi justru membawa dampak negatif bagi rakyat.
Pihak Sinovac Biotech Ltd, China, mengakui hingga saat ini belum diketahui tingkat kemanjuran vaksin tersebut. Seperti dilaporkan Bloomberg (8/12), angka 97 persen hanya mengacu pada tingkat serokonversi yang terpisah dari kemanjuran vaksin. Tingkat serokonversi yang tinggi tidak berarti vaksin efektif melindungi orang dari virus corona atau Covid-19.
Sebelumnya pemerintah Brasil memutuskan menunda uji klinis tahap III terhadap vaksin Sinovac. Pasalnya vaksin tersebut telah mengakibatkan satu relawan meninggal dunia.
Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin hanya bisa dibuktikan melalui dokumen hasil uji klinis fase III, bukan melalui pemberitaan media semata. Itulah sebabnya menurut Terawan pemberitaan media tidak begitu saja dituruti.
Saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta (10/12), Terawan menegaskan, pemerintah akan tetap memantau hasil uji klinis yang saat ini tengah berjalan. Menurutnya, pihak BPOM akan memberikan masukan terkait vaksin Sinovac. (ant)