Kastara.id, Jakarta – Komite II DPD RI meminta agar semua pihak terkait energi segera menerapkan energi baru terbarukan. Penggunaan energi baru terbarukan tersebut dianggap dapat menjamin ketahanan energi nasional kedepan. Cadangan energi fosil yang terbatas di Indonesia, dianggap dapat mengancam stok energi untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Ketua Komite II Parlindungan Purba menilai bahwa saat ini ketahanan energi nasional sangat rapuh. Untuk menutupi kebutuhan energi nasional, pemerintah masih melakukan impor minyak. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Pertamina dan Wakil Kepala SKH Migas hari Selasa (13/6), Parlindungan Purba menjelaskan bahwa potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sangat tinggi.

“Pengembangan energi baru terbarukan saat ini sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebagai energi alternatif. Keberadaan energi baru terbarukan dapat menutupi kekosongan energi yang terdapat di daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Kalimantan Tengah Permanasari juga meminta agar Pertamina mulai mengutamakan rencana pengembangan energi terbarukan. “Apa yang menjadi program dari Pertamina terkait urgensi pengembangan energi terbarukan saat ini,” kata Permanasari yang juga menjabat Ketua Timja RUU Geologi ini.

Direktur Pertamina Yenni Andayani menilai bahwa pengembangan energi terbarukan masih belum sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Pengembangan energi terbarukan juga melihat pada pengguna energi terbarukan tersebut. Pertamina dalam mengembangkan energi juga melihat siapa yang akan menyerap dari energi terbarukan tersebut.

“Dalam 2-3 tahun terakhir ada penanganan khusus dalam pengembangan EBT di Pertamina. Untuk tahun 2017-2021 ada USD 6 miliar, tetapi kita melihat siapa konsumen yang akan menyerap EBT. Demikian dengan geothermal, di mana pembangkit tenaga listriknya dibangun oleh PLN atau kami menyiapkan pembangkit tenaga listrik dan dijual ke PLN. Jadi memang sangat penting untuk mempunyai komitmen bersama-sama,” ujarnya. (dwi)