Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar Seri Webinar Kajian #JakartakeDepan.
Kegiatan ini merupakan sarana penyampaian informasi serta penjaringan aspirasi dan kolaborasi dalam merancang Jakarta ke depan setelah tidak lagi sebagai Ibukota Negara (IKN).
Topik yang diusung pada seri kali ini Ruang Kota Jakarta yang Lestari dan Berkeadilan dengan nara sumber cukup beragam.
Antara lain Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Merry Morfosa; Dosen Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia, Joko Adianto; Advisor of Urban Strategies and Sustainable Property Development sekaligus Founder of Terra Lumen Consultansy, Astrid Sri Haryati.
Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, Iwan Kurniawan mengatakan, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia merupakan bagian Megacity terbesar keempat di dunia. Dalam menjalankan perannya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Jakarta terkait keterbatasan ruang.
Dengan luas wilayah mencapai 662,3 kilometer persegi, Jakarta menampung tidak hanya 11,25 juta penduduk Jakarta, tetapi juga lebih dari satu juta warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta.
“Jakarta juga memiliki peran penting dalam sektor perekonomian yang berperan memutar tidak hanya 17 persen ekonomi nasional, namun juga lebih kurang delapan persen ekonomi nasional dari wilayah bodetabek,” ungkap Iwan (12/7).
Iwan menjelaskan, persoalan yang dihadapi Jakarta dari tata ruang antara lain intensitas pemanfaatan ruang yang terbatas, hunian terjangkau yang masih terkendala akan penyediaannya.
Kemudian infrastruktur dasar kritikal yang masih belum memenuhi standar serta perencanaan dan pemanfaatan ruang lintas wilayah yang belum sinkron dan rumitnya pengembangan ruang laut pesisi Jakarta.
Menurut Iwan, konstelasi persoalan ruang, profil kepadatan penduduk dan peran besar yang diemban Jakarta mengharuskan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan strategi terbaik untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan warga dengan mengutamakan prinsip keadilan.
“Di mana keterbatasan ruang yang dimiliki harus dapat dikelola dengan efisien, tepat sasaran serta dapat membawa seluas-luasnya kemakmuran bagi masyarakat Jakarta pada generasi masa kini dan masa depan,” katanya.
Iwan menyampaikan, berbagai macam inovasi telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta seperti penetapan enam kawasan berorientasi transit atau kawasan TOD, pemberian insentif dan disinsentif kepada pelaku pembangunan, program penataan Kampung hingga integrasi sistem pertanahan.
Inovasi lainnya pengembangan sistem informasi tata ruang yang terpadu, penyusunan raperda RTRW, terbitnya Peraturan Gubernur mengenai RDTR, pembangunan JSS dan IPAL terpadu, program kios air, ekstensifikasi perpipaan air bersih, pembangunan sentra Pelabuhan nelayan, optimalisasi pelabuhan penumpang menuju Kepulauan Seribu, serta program serta inovasi lainnya.
“Namun inovasi-inovasi yang telah dilakukanPemprov DKI Jakarta masih belum cukup mengatasi permasalahan tata ruang yang ada,” ucap Iwan.
Ia merinci, beberapa hambatan yang dihadapi Pemrov DKI Jakarta seperti kendala regulasi atau pengelolaan yang tumpang tindih, opsi atau alternatif pembiayaan, pengembangan wilayah di sekitar yang belum selaras dengan visi pembangunan di Jakarta serta adanya ketergantungan Jakarta pada wilayah di sekitarnya, misalnya sumber air baku, lokasi pembuangan sampah dan lainnya.
“Sehingga pertanyaan penting yang harus dipikirkan bersama bagaimana strategi tata ruang dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global,” tuturnya.
Visi Jakarta, sambung Iwan, ingin mewujudkan kota bisnis dan pusat perekonomian nasional berskala regional dan global yang lestari, berbudaya dan menjunjung tinggi keadilan serta kesehjahteraan.
Terdapat lima pilar untuk merealisasikan visi tersebut. Salah satunya mewujudkan ‘ruang Kota yang kompak, lestari dan berkeadilan’ melalui pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital; Konsep kota berketahanan.
Kemudian infrastruktur yang mendukung iklim bisnis; pengembangan kawasan pesisir, perairan dan kepulauan yang terpadu; penyediaan hunian yang layak dan berkeadilan.
Adapun pondasi dalam mencapai gagasan besar tata ruang Jakarta dengan mengusung konsep Greater Jakarta yakni menciptakan tata ruang yang berkesinambungan dan simbiosis mutualisme dengan wilayah sekitarnya. Kemudian pola pemerintahan yang adaptif, inovatif dan kolaboratif serta kapasitas kemampuan fiskal yang kuat.
“Diharapkan webinar ini dapat memberi kontribusi terbaik dalam memperkaya arah kebijakan dan dokumen pendukung kekhususan Jakarta ke depannya,” tandas Iwan. (hop)