Kastara.ID, Jakarta – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko turut berkomentar soal Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individual. Moeldoko mengatakan program vaksinasi berbayar tersebut dilaksnakan pemerintah karena ada permintaan dari sejumlah elemen masyarakat. Moeldoko menyebut pemerintah hanya ingin membantu masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses program vaksinasi gratis.
Dalam keterangan tertulisnya (13/7), Moeldoko menyebut elemen atau kelompok masyarakat tersebut berinisiatif membantu percepatan target vaksinasi Covid-19. Beberapa kelompok masyarakat tersebut menurut Moeldoko adalah para pengusaha dan korporasi.
Mantan Penglima TNI ini menegaskan pemerintah menyambut baik inisiatif para pengusaha dan korporasi tersebut. Itulah sebabnya pemerintah mengakomodir keinginan itu dengan melaksanakan progra vaksinasi berbayar.
Meski demikian Moeldoko memastikan program vaksinasi gratis tidak akan terganggu. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menjelaskan, VGR Individual hanya alternatif yang disediakan pemerintah bagi masyarakat yang ingin lebih cepat mendapat vaksin Covid-19.
Moeldoko menyebut negara menjamin hak warga negara mendapatkan vaksin Covid-19, baik yang gratis maupun berbayar. Ia menegaskan tidak ada paksaan dalam program vaksinasi, yang gratis silakan. Bagi masyarakat yang merasa mampu dan bisa mengurangi beban negara, Moeldoko juga mempersilakan menggunakan vaksinasi berbayar.
Dalam kesempatan terpisah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan latar belakang pemerintah menjual vaksin melalui PT Kimia Farma adalah lantaran ada permintaan dari para pengusaha. Menurut Budi, banyak pengusaha yang kesulitan mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang dikelola Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
Saat memberikan keterangan pers secara virtual (12/7), mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menambahkan, vaksin berbayar juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga negara asing (WNA) yang bermukim atau bekerja di Indonesia. Pasalnya para WNA juga menyampaikan keluhan sulit mengakses program vaksinasi di Indonesia. Padahal mereka juga ingin disuntik vaksin Covid-19.
Sebelumnya pemerintah berencana memberikan layanan vaksinasi berbayar. Layanan yang sedianya mulai Senin (12/7) itu dilaksanakan oleh PT Kimia Farma yang menyiapkan delapan klinik di enam kota akan menyediakan layanan vaksinasi individu, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Solo, dan Gianyar.
Tarifnya ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis. Artinya jika harus disuntik dua dosis, masyarakat harus membayar Rp 643.320. Tarif vaksinasi dipatok Rp 235.820. Sehingga total masyarakat harus merogoh kocek Rp 879.140 untuk mendapat layanan vaksinasi individu atau mandiri.
Namun lantaran banyaknya animo masyarakat, PT Kimia Farma memutuskan menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar. Menkes menyatakan program vaksinasi berbayar akan dilakukan ketika program vaksinasi gratis sudah berjalan dengan baik dan merata. (ant)