Tragedi Lingkungan Gempa Bumi

Oleh: DR Amanda Katili Niode Ph.D
Manager, Climate Reality Indonesia

Bencana alam di Sulawesi Tengah yang mengakibatkan puluhan ribu korban merupakan nestapa bangsa Indonesia. Musibah ini ditangani melalui tahapan masa tanggap darurat, masa transisi darurat menuju pemulihan, dilanjutkan dengan masa rehabilitasi dan konstruksi.

Gempa bumi memicu perubahan mendadak pada lingkungan yang dapat digolongkan sebagai efek primer seperti penurunan dan kerusakan permukaan tanah, serta efek sekunder seperti perpindahan batuan, tsunami, retakan tanah, likuifaksi, dan tanah longsor. Para peneliti menyebutnya earthquake environmental effects atau efek lingkungan gempa bumi.

Dalam keadaan darurat, penanganan mutlak diprioritaskan untuk kemanusiaan termasuk menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, dan menjaga martabat para korban. Namun menurut Unit Gabungan Badan PBB untuk Lingkungan (UNEP) dan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), integrasi aspek lingkungan akan berdampak positif bagi prioritas kemanusiaan.

Gempa bumi yang diikuti tsunami menimbulkan limbah bencana dalam volume besar, terdiri dari campuran tanah dan sedimen, puing-puing bangunan, pohon tumbang, kapal nelayan, sampah kota, bahan berbahaya dan beracun, serta jasad para korban.

Dalam “Studi Kasus Tsunami Samudra Hindia 2004 dan Dampak Lingkungannya,” Harry Sinivasan menulis, limbah padat dan puing-puing bencana adalah masalah lingkungan paling kritis yang dihadapi oleh negara-negara yang terkena bencana.

Kontaminasi tanah dan air adalah dampak utama berikutnya. Salinasi badan air seperti sungai, sumur, danau, dan akuifer air tanah sangat mempengaruhi kesuburan tanah pada lahan pertanian.

Selanjutnya, kerusakan luas terjadi pada infrastruktur lingkungan, bangunan dan situs industri. Ini termasuk sistem air dan sanitasi, tempat pembuangan limbah padat dan fasilitas penyimpanan minyak.

Kajian Lingkungan Cepat (Rapid Environmental Assessment) dengan persetujuan dan dukungan dari negara terkena bencana diperlukan untuk menanggapi tragedi secara efektif, meminimalkan dampak negatif, dan memulihkan secara cepat dan berkelanjutan.

Menangani masalah lingkungan di masa awal bencana secara proaktif dapat memperlambat atau membalikkan kecenderungan yang mengarah ke deforestasi, penggurunan, erosi tanah dan pencemaran. Semuanya berdampak pada ketahanan masyarakat, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.

Segera setelah terjadinya bencana di Sulawesi Tengah, UNEP dan OCHA mencari pakar lingkungan yang dapat secara cepat melakukan identifikasi dampak lingkungan yang disebabkan oleh gempa bumi tersebut.

Pakar lingkungan yang melakukan kajian lingkungan cepat untuk bencana di Sulawesi Tengah harus memiliki latar belakang dalam  ilmu lingkungan, kesehatan lingkungan, kimia, manajemen bencana, teknik, keamanan industri, penanganan bahan berbahaya dan beracun, atau bidang terkait.

Perangkat dan kerangka kerja yang wajib dikuasai termasuk Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment (MIRA) dan Flash Environmental Assessment Tool (FEAT). Akan lebih baik lagi jika yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan tentang Lingkungan dan Keadaan Darurat yang diselenggarakan oleh PBB.

Masih diperlukan waktu untuk mengetahui hasil kajian lingkungan cepat bencana di Sulawesi Tengah. Sebagai referensi, kajian tsunami 2004 di Samudra Hindia menyimpulkan kurangnya pemetaan kerentanan, penilaian risiko yang komprehensif serta data dasar lingkungan. Pedoman lingkungan di dalam rencana bencana nasional pun sangat minim.

Sejatinya, kajian cepat penting untuk memberikan pandangan awal, sehingga dapat diketahui masalah yang membutuhkan perhatian segera, di antaranya urgensi untuk peringatan dini yang lebih baik dan sistem kesiapsiagaan bencana.

Semoga Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat yang bermukim di Sulawesi Tengah dapat tetap tabah menghadapi musibah berat ini, serta semangat dalam menuntaskan berbagai persoalan untuk kembali pada rutinitas sehari-hari yang bermakna. (watyutink/*)