Kastara.ID, Jakarta – Kabar rencana kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) mengundang reaksi berbagai pihak. Salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Saat memberikan keterangan kepada awak media (13/10), politisi PKB Abdul Kadir Karding bersuara keras terhadap kabar tersebut. Karding menegaskan, HRS akan berhadapan dengan pemerintah dan rakyat Indonsia saat pulang ke tanah air.
Karding menjelaskan, pernyataannya itu terkait dengan kabar HRS bakal pulang dan memimpin revolusi di Indonesia. Menurutnya, jika revolusi yang dimaksud adalah perang, dipastikan HRS akan berhadapan dengan semua elemen, baik pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh rakyat Indonesia. Karding menyabut saat ini Indonesia sedang tidak ada masalah. Sehingga bukan seseuatu yang tepat jika ada yang memancing revolusi.
Dinamika politik yang terjadi saat ini menurut anggota Komisi I DPR ini adalah hal biasa dan wajar. Jika revolusi yang dimaksud dengan HRS dilakukan ke arah baik dan secara damai, Karding menyebut hal itu tidak mengapa.
Sebelumnya Ketua Umum FPI Shobri Lubis mengumumkan rencana kepulangan HRS ke tanah air dalam waktu dekat. Shobri berdalih pihaknya berhasil melobi pemerintah Arab Saudi agar mencabut cekal terhadap HRS. Shobri menyebut pemerintah Arab Saudi menilai HRS tidak mempunyai masalah, sehingga pencekalan bisa dicabut.
Saat memberikan keterangan (13/10), Shobri menambahkan, pemerintah Arab Saudi juga membebaskan HRSÂ dari kewajiban membayar denda overstay sebesar 30 ribu riyal atau setara dengan Rp 110 juta. Shobri menuturkan, saat ini HRS tinggal menunggu proses administratif Bayan Safar atau Exit Permit dari Saudi, pembelian tiket, serta penjadwalan untuk kepulangan ke Indonesia. Namun kapan pastinya kepulangan HRS, Shobri masih belum bisa memastikannya.
Namun kabar rencana kepulangan HRS ke tanah air dibantah Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel. Saat memberikan keterangan Rabu (14/10), Agus menyatakan status HRS di portal imigrasi Arab Saudi masih blink merah. Agus menjelaskan, jika Warga Negara Asing (WNA) di Arab Saudi statusnya masih blink merah, artinya tidak atau belum bisa keluar.
Agus menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah menghalang-halangi kepulangan HRS ke tanah air. Agus memastikan kegagalan HRS pulang semata-mata karena ada permasalahan antara ulama yang meninggalkan tanah air sejak 2017 itu dengan pemerintah Arab Saudi. (ant)