Kastara.id, Jakarta – DPD RI mengadakan Regional Diplomatic Meeting (RDM) yang rencananya akan dibuka oleh pimpinan DPD RI pada tanggal 15 November 2017. RDM sendiri adalah kegiatan untuk mempertemukan antara kebutuhan daerah dalam bidang investasi dan non investasi dengan pihak luar negeri dengan difasilitasi oleh anggota DPD RI. Jadi ini adalah pertemuan tripartite. Provinsi diwakili oleh Gubernur atau pejabat tinggi daerah, sedangkan negara sahabat diwakili oleh duta besar atau pejabat tinggi kedutaan/konsulat. Panitia telah mendapatkan konfirmasi kehadiran delapan kedutaan negara sahabat, 24 perwakilan provinsi dan 22 Anggota DPD RI.
Menurut Ketua BKSP DPD RI Bahar Ngitung, acara inti berupa round table discussion antara seluruh provinsi di Indonesia dengan negara sahabat dengan anggota BKSP DPD RI sebagai fasilitator. Selain acara inti, selama dua hari diadakannya RDM ada beberapa acara non formal lain namun tidak kalah penting yaitu Welcome Dinner, Diplomatic Lunch, dan Golf Persahabatan.
Diiharapkan melalui rangkaian acara formal dan non formal selama dua hari tersebut, terjalin komunikasi yang lebih erat antara daerah dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan masing-masing pihak bisa menemukan peluang-peluang baru bagi kerjasama yang saling menguntungkan.
Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemkab Bintan menyambut dengan sangat baik penyelenggaraan acara ini. Sebagai tuan rumah, Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan telah menyediakan dukungan penuh baik berupa akomodasi maupun protokoler.
Sebagai representasi dari kepentingan dan aspirasi daerah, DPD RI tidak hanya akan berperan sebagai fasilitator pembicaraan di acara ini. Wacana yang berkembang menunjukkan bahwa daerah ingin DPD RI terus berperan secara berkesinambungan dalam pembangunan daerah. Wacana ini mengemuka dalam technical meeting persiapan RDM beberapa waktu yang lalu.
Memperhatikan aspirasi itu, BKSP DPD RI bermaksud membentuk sebuah kelompok kerja (working group) monitoring kerja sama Daerah-Luar Negeri. Working group ini akan menjadi pusat data base dan pertukaran informasi kerjasama daerah-luar negeri sekaligus menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berpotensi muncul dalam kerjasama tersebut. diharapkan dengan adanya working group, sinergi antara berbagai stakeholder bisa selalu tercipta dan hubungan kerja sama daerah-luar negeri bisa berdampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah. (npm)