Kastara.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang baru kemarin menjalani sidang perdana kasus penistaan agama, rupanya diinginkan supaya diganti. Setidaknya itulah hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Denny JA. LSI kembali melakukan survei terkait Pilkada DKI Jakarta yang hasilnya mayoritas responden Jakarta ingin gubernur baru.
Berdasarkan survei yang digelar selama enam hari, yakni 1-6 Desember 2016, sebanyak 60,3% dari 440 warga Jakarta yang mengikuti survei, ternyata menginginkan gubernur baru. Survei itu dilakukan secara tatap muka terhadap 440 responden. Responden dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini plus minus 4,8%.
Menurut Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/12), sudah lima kali LSI melakukan survei soal Pilkada DKI 2017, yakni pada Maret, Juli, Oktober, November, dan Desember 2016. Dalam setiap survei itu, selalu diselipkan pertanyaan yang sama, ibu dan bapak jika Pilkada hari ini, apakah ingin gubernur baru atau tetap ingin gubernur lama, atau tak tahu?
Hasilnya, sentimen ingin gubernur baru meningkat dari waktu ke waktu. Pada November 2016, responden yang ingin gubernur baru sebesar 52,6 %. Pada Oktober 2016, mereka yang ingin DKI Jakarta punya gubernur baru sebesar 48,6 %.
Pada Juli dan Maret, yang menginginkan gubernur baru masih minoritas, yaitu sebesar 31,5 % (Juli 2016) dan 24,7 % (Maret 2016). “Kini sentimen ingin gubernur baru di bulan Desember 2016 angkanya meningkat menjadi 61.3%, berselisih sekitar 36,6% dibanding bulan Maret 2016,” kata Denny.
Menurut Denny, penyebab meningkatnya keinginan responden mengganti gubernur karena rapor merah empat kondisi kehidupan masyarakat DKI Jakarta. Persepsi responden terhadap empat aspek kehidupan sehari-hari yaitu aspek politik, ekonomi, keamanan, dan penegakan hukum cenderung negatif. Keempat aspek ini dinilai sangat baik/baik hanya di bawah 50%.
Aspek politik dinilai sangat baik/baik hanya sebesar 45,30 %, aspek ekonomi 45,70 %, aspek keamanan 46,40 %, dan aspek penegakan hukum 45,0 %. Buruknya persepsi responden berbagai aspek kehidupan ini menjadi lahan perlunya perubahan. Mayoritas responden merasa tak nyaman dengan pro-kontra kasus Ahok sejak mencuatnya kasus Al-Maidah.
Terlepas dari sikap mereka yang pro atau anti-Ahok, sebesar 68,5 % responden menyatakan kehidupan mereka terganggu/tak nyaman dengan berbagai pro-kontra yang diwujudkan dalam bentuk aksi dukung/tolak mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Mereka ingin perubahan.
Di samping itu, mayoritas responden tak bersedia dipimpin oleh gubernur dengan status tersangka. Ahok saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Naiknya status tersangka menjadi pihak yang bersalah memang tergantung proses peradilan.
Survei ini dibiayai dengan dana sendiri, dan dilengkapi pula dengan kualitatif riset (FDG/focus group discussion, media analisis, dan indepth interview). (raf)