Beras

Kastara.ID, Jakarta – Seharusnya penanganan kelangkaan minyak goreng tidak harus usai kemah di IKN. Sebab, persoalan kelangkaan minyak sudah berlangsung relatif lama.

Kondisi tersebut menjadi sorotan Pengamat Politik Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga yang disampaikannya kepada redaksi Kastara.ID, Selasa (15/3) pagi.

“Seharusnya Presiden Joko Widodo sudah sejak awal menangani hal itu. Jokowi dapat memerintahkan Menteri Perdagangan mengatasi hal itu secepatnya,” ungkap Jamil.

Tapi nyatanya antrean panjang untuk membeli minyak goreng terjadi di mana-mana. Ini artinya, pemerintah lamban menangani persoalan langkanya minyak goreng.

Menurut Jamil, seharusnya Presiden Jokowi malu di negeri penghasil sawit terjadi kelangkaan minyak goreng. Hal itu seharusnya tak boleh terjadi.

“Karena itu, sudah seharusnya Jokowi meminta maaf terhadap ibu-ibu yang sudah antri untuk membeli minyak goreng. Hal itu perlu dilakukan Jokowi atas tidak becus menterinya menangani kelangkaan minyak goreng,” imbuh Jamil yang juga mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Presiden juga seharusnya memecat menteri perdagangan yang tidak becus bekerja. “Tindakan itu perlu dilakukan Jokowi sebagai bentuk pembelaannya terhadap rakyat yang sudah menderita akibat kelangkaan minyak goreng,” pungkas Jamil. (dwi)