Bank Indonesia

Kastara.ID, Jakarta – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh 4,8 persen (yoy) di April 2021. Jumlah tersebut mencapai USD 418 miliar atau setara Rp 5.954 triliun atau hampir Rp 6.000 triliun. Data tersebut berdasarkan data Bank Indonesia (BI).

“Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2021 sebesar USD 418,0 miliar atau tumbuh 4,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,2 persen (yoy),” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Selasa (15/6).

Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan posisi ULN Pemerintah dan ULN Swasta. Erwin melanjutkan ULN Pemerintah bulan April 2021 tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara tahunan, ULN Pemerintah pada April 2021 tumbuh 8,6 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2021 sebesar 12,6 persen (yoy). Posisi ULN Pemerintah di bulan April 2021 tercatat sebesar USD 206,0 miliar.

Kendati demikian, dia mengklaim, angka utang ini relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.

ULN Pemerintah tumbuh pada bulan April 2021 seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, di antaranya program inklusi keuangan. Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga, mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Adapun rinciannya antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8 persen). (ant)