Kastara.ID, Jakarta – Reshuffle kabinet diperlukan bila bertujuan untuk meningkatkan kinerja kabinet Joko Widodo.
Demikian diungkapkan M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta kepada Kastara, Rabu (15/6) pagi.
“Jokowi harus objektif mengganti menteri yang benar-benar kinerjanya rendah. Kinerja para menteri idealnya berdasarkan hasil evaluasi sehingga dasar reshuffle lebih didasari pada pertimbangan profesionalisme,” ungkap Jamil.
Dengan begitu, urainya, menteri yang di-reshuffle hanya sebatas yang berkinerja rendah. Jokowi harus berani me-reshuffle-nya tanpa memandang asal partainya.
Tetapi reshuffle tidak akan meningkatkan kinerja kabinet Jokowi bila atas pertimbangan akomodir politik. Jokowi misalnya, melakukan reshuffle hanya untuk mengakomodir menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN).
“Kalau reshuffle atas pertimbangan tersebut, maka sebanyak apa pun reshuffle dilakukan kinerja kabinet tidak akan meningkat,” ungkap Jamil yang juga mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Padahal Jokowi harus menuntaskan semua janji politiknya saat berkampanye. Waktu yang sudah semakin dekat, tentu janji-janji politiknya akan sulit diwujudkan bila kabinet Jokowi hanya berdasarkan pertimbangan akomodir politik.
“Kalau dasarnya atas kinerja, maka Sofyan Djalil sangat tidak layak di-reshuffle. Sebab, selama ia menjadi menteri yang menangani pertanahan ini kinerjanya cukup baik,” imbuhnya.
Tapi berbeda halnya bila reshuffle atas dasar akomodir politik, maka Sofyan Djalil sangat berpeluang di-reshuffle. “Sebab, Sofyan Djalil orangnya Jusuf Kalla yang sudah tidak lagi seirama dengan politiknya Jokowi,” pungkasnya. (dwi)