Headline

Sinergi Inspektorat DKI Jakarta Cegah Pungli di Sektor Pendidikan

Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan layanan pendidikan di antaranya dengan pengelolaan keuangan di sekolah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di Jakarta.

Sebagai upaya optimalisasi pencapaian, Inspektorat Pembantu Wilayah Kota (Itbanko) dan Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Jakarta Pusat mengadakan program pencegahan korupsi yaitu Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengelolaan Pelayanan Publik Sektor Pendidikan yang Akuntabel dan Bebas dari Pungutan Liar”.

Acara ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat; Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Manthovani; dan Inspektur Jenderal pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Chatarina Muliana Girsang.

“Mari kita lawan korupsi! Zero korupsi, zero pungutan liar. Jika ada korupsi, jika ada pungutan liar, jika lihat itu, lawan, laporkan,” ungkap Syaefuloh Hidayat, Inspektur Provinsi DKI Jakarta di hadapan para peserta kegiatan, Jumat (15/9).

Pernyataan senada disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Manthovani. Ia meminta, para pihak yang berkepentingan di sekolah untuk berani dalam mengambil keputusan yang sesuai peraturan.

“Untuk para kepala sekolah harus lebih berani untuk jujur, berani dalam menghadapi masalah terkait pengaduan-pengaduan dari masyarakat, kalau memang bersih kenapa risih,” terangnya.

Sementara Inspektur Jenderal pada Itjen Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang berharap, semua peserta yang hadir untuk dapat akuntabel dan transparan dalam mengelola manajemen sekolah.

“Jadi yang penting adalah bagaimana mekanisme atau aturan-aturan yang ada benar-benar dilakukan. Kepala sekolah tidak perlu untuk khawatir, apapun jika kita sudah melakukan hal yang benar,” tandasnya.

Untuk diketahui, acara ini berlangsung secara hibrida dengan 150 peserta luring yang terdiri dari para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kasubbag TU, Guru SD-SMP-SMA/SMK di wilayah Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah I dan Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat. Sementara, peserta secara daring berjumlah 2.961 orang yang berasal dari sekolah-sekolah di DKI Jakarta.

Dalam acara ini juga diadakan Roadshow Bus Antikorupsi yang di dalamnya ada kegiatan interaktif terkait penanaman nilai antikorupsi ke peserta didik di sekolah. Pesertanya terdiri dari masing-masing 30 pelajar Sudin Pendidikan Wilayah I dan II Jakarta Pusat. (hop)