Kastara.ID, Jayapura – Gubernur Papua Lukas Enembe menyayangkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 61 orang yang mengaku sebagai tokoh masyarakat Papua. Lukas menilai 61 orang tersebut tidak mewakili masyarakat Papua. Hal-hal yang mereka sampaikan pun jauh dari substansi persoalan yang terjadi di Papua.
Lukas pun mempertanyakan kapasitan 61 orang tersebut. Terlebih persoalan yang disampaikan hanya seputar pembangunan Istana Presiden, pemekaran provinsi, dan jabatan eselon satu dan dua di kementerian dan lembaga untuk putra daerah Papua.
Saat berbicara pada Sabtu (14/9), Lukas menduga ada kepentingan di balik pertemuan tersebut. Persoalan inti yang terjadi seperti ratusan ribu warga Papua yang menjadi korban konflik sama sekali tidak dibahas pada pertemuan yang digelar di Istana Negara pada Selasa (10/9) lalu. Lukas menegaskan, menyelesaikan persoalan Papua bukan hal yang mudah.
Lukas menyatakan, seharusnya pemerintah melibatkan pemerintah daerah dalam pertemuan tersebut. Banyak pihak yang lebih mewakili masyarakat Papua dan lebih layak diundang. Selain Pemda dan tokoh masyarakat, Lukas menyebut ada Forum Komunikasi Pemeritah Daerah (Forkompimda), Pangdam, Kapolda, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Selain itu juga ada para Ketua Sinode Gereja yang dirasa lebih mewakili rakyat Papua.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan 61 tokoh yang bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara benar-benar mewakili rakyat Papua. Mereka sudah melalui proses penyaringan sebelum diundang dan dipertemukan dengan Jokowi. (rya)