Kastara.id, Jakarta – Semua pihak diharapkan dapat mengantisipasi hoax atau berita bohong, dan isu Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) dalam Pilkada Serentak 2018.
“Petakan secara detail wilayah-wilayah yang media sosialnya berperan aktif dan jumlahnya banyak,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Senin (16/10).
Mendagri mengimbau, pemerintah daerah (Pemda) dapat bersinergi dengan ahli Informasi dan Teknologi (IT), untuk memblokir media abal-abal atau tidak jelas, yang sering menebar fitnah dan kebohongan.
“Kami mendorong pemda untuk mengalokasikan dukungan dana yang proporsional, untuk sosialisasi pilkada yang bermartabat,” tegasnya.
Mendagri meminta para calon kepala daerah agar gencar mempublikasikan gagasan dan idenya melalui media, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ada.
“Penyelenggara bersama pemerintah harus rangkul tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN,” ungkapnya.
Mendagri juga menilai harus ada sanksi nyata terhadap ASN yang tidak netral dalam pilkada. “Ini sebagai shock therapy bagi ASN lainnya,” tambahnya. (npm)
Kastara.ID, Jakarta - Banyak tokoh nasional yang diwacanakan potensial maju pada Pilgub Jakarta 2024. Soal…
Kastara.Id,Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan banjir di Jembatan Kali Pesanggrahan…
Kastara.Id,Depok - Ahli waris Kampung Bojong Malaka mengadakan halal bihalal dan doa bersama agar…
Kastara.Id,Depok- Nuroji anggota DPR RI Fraksi Gerindra terpilih kembali di Pileg 2024 menghadiri undangan acara…
Kastara.Id,Depok - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat akan membentuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebagai…
Kastara.Id,Depok- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati HUT…
Leave a Comment