Dirut Krakatau Steel Khawatir Bangkrut Akibat Dikuasai Baja Impor

Kastara.ID, Jakarta – Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KS) Silmy Karim mengaku khawatir perusahaan yang dipimpinnya bakal gulung tikar. Hal ini akibat derasnya aliran baja impor masuk ke Indonesia. Silmy menegaskan, baja impor telah mengancam eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penghasil baja itu.

Saat berbicara di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (13/12), Silmy menuturkan KS selama ini banyak memproduksi baja untuk hilirisasi. Hal ini guna mendorong dan meningkatkan produk-produk hilir baja. Namun sangat disayangkan pada saat bersamaan negara banyak mengimpor produk hilir baja dari luar negeri.

Silmy menegaskan kondisi tersebut menyebabkan industri hilir baja dalam negeri mati. Silmy mencatat, sudah ada tujuh pabrik baja tutup akibat gempuran produk baja impor. Jika dibiarkan bukan tidak mungkin di masa depan KS akan mengalami hal serupa. Pasalnya pasar yang disasar produk baja impor adalah konsumen pabrik baja plat merah itu.

Itulah sebabnya, Silmy meminta kementerian terkait ikut membantu upaya KS bangkit dari keterpurukan. Salah satunya dengan mengurangi atau menghentikan impor baja. Silmy menambahkan, saat ini masalah yang dihadapi KS bukan lagi soal efisiesi. Pasalnya hal itu sudah dilakukannya. Masalah yang dihadapi KS saat ini adalah bagaimana menjaga pasar dari serbuan produk impor.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel dengan banyaknya produk baja impor masuk ke Indonesia. Saat berbicara di Istana Presiden, pekan lalu (11/12), Jokowi menuturkan impor baja mencapai 8,6 miliar dolar AS. Padahal produksi dalam negeri baru memenuhi 60 persen dari sekitar sembilan juta tom kebutuhan baja per tahun.

Itulah sebabnya Jokowi mengingatkan para menteri untuk melakukan kebijakan subsitusi impor. Selain itu Jokowi meminta pejabat terkait menekan impor berbagai produk, seperti migas dan barang dasar, seperti baja. Secara khusus Jokowi meminta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Maritim Luhut Panjaitan untuk membuka peluang investasi industri substitusi impor, seperti baja dan petrokimia. (mar)