Kastara.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemberian bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak krisis pandemi Covid-19 masih akan berlangsung pada 2021. Namun Muhadjir menyatakan, bentuknya tidak lagi berupa sembako, melainkan berupa uang tunai. Terutama menurut Muhadjir bagi warga DKI Jakarta.
Saat menjadi narasumber di Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Rabu (16/12), Muhadjir menambahkan, untuk wilayah ibukota pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya bansos akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan Daerah (APBD).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menyebut pemberian bansos harus seragam antara yang dari pusat dan daerah. Jika Pemprov DKI Jakarta setuju dengan bansos tunai menurut Muhadjir cara tersebut akan dilaksanakan.
Terkait besaran jumlah bansos tunai, Muhadjir menuturkan, saat ini dianggarkan Rp 200 ribu per penerima. Namun jumlah tersebut masih bisa berubah. Untuk DKI Jakarta jumlahnya masih akan dibicarakan dengan Pemprov dalam waktu dekat. Bisa jadi untuk DKI Jakarta jumlahnya lebih besar.
Nantinya bansos akan diantar langsung ke rumah penerima. Muhadjir menjelaskan hasil verifikasi data dari Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan ada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Itulah sebabnya mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan bansos akan diberikan secara offline dan diantar door to door.
Muhadjir menepis anggapan perubahan mekanisme pemberian bansos sebagai akibat tertangkapnya Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muhadjir menjelaskan sejak awal bansos 2021 direncanakan dalam bentuk tunai.
Pada awal pandemi Covid-19 bansos diberikan dalam bentuk sembako lantaran khawatir jika berbentuk tunai akan digunakan untuk mudik. Terutama bagi masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). (ant)