DPD RI Serap Aspirasi Soal RUU Geologi dan EBT di Jatim

Kastara.id, Jakarta – Meningkatnya pertumbuhan penduduk bumi terutama di Indonesia mengakibatkan jumlah kebutuhan sumber daya untuk memenuhi kehidupan seperti food, water, energy (FWE) otomatis melonjak. Untuk itu, Komite II DPD RI berinisiasi untuk mengusulkan dua RUU, yakini RUU Geologi dan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Sehingga terciptanya sumber daya terjamin dan berkelanjutan.

“RUU ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan perkembangan isu global yang semakin mengarah pada persoalan tata kelola sumber daya di masa depan,” ujar Wakil Ketua Komite II DPD Anna Latuconsina saat Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (18/7).

Menurutnya, selama ini Indonesia bergantung pada energi fosil sebagai sumber energi. Padahal energi fosil bukanlah sumber daya terbarukan, sehingga akan habis bila terus dieksploitasi. “Meski pemerintah telah menargetkan EBT pada tahun 2025 meningkat menjadi 25 persen. Kenyataanya, pada 2016 penggunan EBT masih 6,8 persen,” kata Anna.

Anna juga menilai sejauh ini belum ada payung hukum yang menjamin EBT di Indonesia. “Belum terpenuhinya target bauran EBT ini karena belum adanya payung hukum,” ujar senator asal Maluku itu.

Dalam bidang Geologi, sambung Anna, peraturan saat ini hanya dilakukan semata-mata desakan kepentingan ekonomi. Bahkan, bersifat desakan kepentingan hukum untuk mengusahakan produk akibat proses Geologi yang sifatnya tidak terbarukan. “Namun bukan untuk kepentingan bidang yang memproduksinya yaitu Geologi sebagai pembawa komoditi,” katanya.

Oleh karena itu, Komite II DPD berharap RUU Geologi dan RUU EBT dapat menjadi landasan awal peningkatan dan perbaikan tata kelola sumber daya. Sehingga tercipta pengelolaan sumber daya yang terjamin dan berkelanjutanm. “Tentunya pada acara ini kami bisa mendapatkan masukan. Apa saja yang perlu diperhatikan dan ditambah dalam penyusunan RUU ini,” ujar Anna.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur I Made Sukartha mengatakan, EBT di Jatim sangat diperlukan. Apalagi, selama ini Jatim hanya mengandalkan energi fosil. “Tentunya EBT khususnya di Jatim sangat diperlukan,” katanya.

Made menjelaskan bahwa di Jatim sangat banyak industri-industri yang hanya mengandalkan energi fosil. Tentunya Jatim sangat menanti adanya EBT untuk memenuhi industri saat ini. “Kami sangat menantikan adanya EBT di Jatim,” ujarnya.

Terkait dengan Geologi, lanjut Made, tidak memiliki kewenangan terhadap hal itu. Lantaran kawasan Geologi berbatasan dengan wilayah atau provinsi lain. “Kewenangan kami tidak ada. Namun masalahanya berada di provinsi. Kami hanya bisa mensosialisakan saja,” katanya. (npm)