Akan Dilantik, Jokowi Disarankan Berkontemplasi

Kastara.ID, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris meminta sebelum acara pelantikan (20/10), Presiden Jokowi melakukan kontemplasi agar lebih jernih dalam memandang dan menyelesaikan berbagai persoalan negeri yang datang bertubi-tubi akhir-akhir ini. Semua persoalan bangsa ini mendesak untuk segera diurai dan diselesaikan satu persatu agar ritme bangsa ini bisa kembali normal.

Menurut Fahira, sepanjang tahapan Pemilu 2019 kemarin energi bangsa ini sudah habis terkuras. Harusnya setelah pemilu selesai energi bangsa ini terisi kembali dengan optimisme. Namun berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini kembali menguras energi seluruh anak bangsa.

“Saya khawatir bangsa ini kehabisan energi. Jika itu sampai terjadi (energi bangsa habis), kita sama-sama tahu apa yang bakal terjadi pada negeri ini. Sebelum dilantik, dalam beberapa hari ini saya sarankan Pak Jokowi berkontemplasi agar bisa memandang lebih jernih apa penyebab bangsa ini terus berpindah dari satu kegaduhan ke kegaduhan lainnya. Lakukan olah pikir, agar perjalanan bangsa ini ke depan lebih baik,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (18/10).

Fahira Idris mengungkapkan, Indonesia lahir dari sebuah kompleksitas situasi dan permasalahan. Namun semua persoalan itu bisa diurai dengan baik karena para pemimpin pergerakan saat itu selalu melakukan perenungan dan berpikir dengan sepenuh perhatian merespons situasi dan kondisi dunia kolonial saat itu.

Proses perenungan dan olah pikir inilah yang menghasilkan sebuah negara Indonesia yang saat ini sudah berdiri 74 tahun. Oleh karena itu, kompleksitas persoalan yang bertubi-tubi menghantam bangsa saat ini harus diurai dengan olah pikir pemimpinnya.

“Sisihkan waktu, berkontemplasi. Pahami sejarah berdirinya negeri ini. Resapi spirit para pendiri bangsa mendirikan Indonesia. Lewat kontemplasi mudah-mudahan Pak Jokowi bisa menemukan akar persoalan kenapa kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Apa kekuasaan yang diberikan rakyat sudah dikembalikan ke rakyat lewat keadilan sosial, keadilan hukum, keadilan ekonomi?” tukas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini. (dwi)