PKS: Ada Beberapa Pasal Selundupan di Naskah UU Ciptaker yang Diserahkan ke Jokowi

Kastara.ID, Jakarta – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengaku telah menemukan beberapa pasal yang ditambahkan dan dihilangkan di draf Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Mulyanto mengatakan, temuan itu setelah pihaknya memeriksa draf final UU Ciptaker yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setebal 812 halaman.

Saat memberikan keterangan, Senin (19/10), Mulyanto menjelaskan bahwa Fraksi PKS DPR RI telah membentuk tim pemeriksa yang bekerja sejak pekan lalu. Tim memeriksa secara cermat, halaman per halaman, dari draf UU Ciptaker. Hasilnya, jika dibandingkan draf semula, terdapat pasal yang hilang. Tapi ditemukan pula pasal baru atau selundupan yang tidak terdapat di draf semula.

Namun anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini enggan menjelaskan secara rinci apa saja pasal yang hilang dan apa saja yang selundupan. Mulyanto menambahkan, hasil temuannya masih bersifat sementara. Rencananya, Fraksi PKS akan mengumumkan secara resmi hasil temuannya setelah pemeriksaan benar-benar tuntas dilakukan. Ditargetkan hasil pemeriksaan bisa dipublikasikan pada Rabu 21 Oktober 2020.

Aziz menyatakan, pihaknya tidak mungkin mungkin membaca satu per satu halaman naskah tersebut. Terlebih menurut politisi Partai Golkar ini, dirinya tidak ikut pembahasan Omnibus Law UU Ciptaker. Pasalnya ia tidak masuk dalam Panitia Kerja (panja), Tim Perumus (timus), atau Tim Sinkronisasi (timsin). Itulah sebabnya Azis mengaku hanya mengecek secara random atau acak saja, terutama poin-poin dalam naskah UU Ciptaker itu.

Azis menyebutkan, tugas mengecek halaman naskah adalah tugas panja di Badan Legislasi (Baleg) dan bagian Kesekertariatan Dewan (Setjen). Sedangan ia, sebagai pimpinan dewan hanya mengecek secara administratif saja, apakah sudah sesuai atau belum.

Meski demikian Aziz menjamin tidak ada pasal selundupan di dalam draf final UU Ciptaker yang berjumlah 812 halaman. Dia mengklaim DPR tidak mungkin berani menyelundupkan pasal atau ayat ke dalam sebuah regulasi karena hal tersebut termasuk tindakan pidana. (rso)