Kastara.id, Jakarta- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibawah kepemimpinan Oesman Sapta terus berbenah diri dalam upaya penguatan lembaga parlemen ini. Beberapa program strategis disiapkan. Salah satunya Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang akan membentuk Forum Komunikasi Badan Kehormatan Parlemen.
“Jadi nanti Bdan Kehormatan DPRD di setiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan kami di BK DPD RI,” kata Hendri menambahkan.
Dengan akan dibentuknya Forum Badan Kehormatan tersebut, jelas mereka, maka perlu dibentuk tata beracaranya agar tertata dengan baik.
“Mulai dari proses pengaduan masuk sampai proses administrasi dan pembahasan di BK. Tata beracara BK diperlukan untuk bisa mengambil sikap yang pasti dalam menyikapi suatu kasus, dan memerlukan pendekatan-pendekatan berbeda,” ujar Mervin Komber.
Selain itu, jelasnya, saat ini kode etik dan tata beracara perlu ada perubahan di DPD, “Kami sedang membuat yang baru untuk menyempurnakan yang sudah lama,” tambah Hendri.
Komber juga menjelaskan program strategis BK DPD masa sidang 2017-2018 dalam upaya memperkuat lembaga DPD. Pertama mengganti Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI yang akan lebih mengakomodir perkembangan kasus dan penanganan yang selama ini dilakukan BK.
Kedua, penyempurnaan Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib dan Kode etik yang akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Ketiga, Pembentukan Forum Konsultasi Badan Kehormatan yang akan menjadi wadah bagi Badan Kehormatan Dewan seluruh Indonesia guna menyatukan visi dan misi dalam mengemban tugas menjaga harkat, martabat dan kehormatan anggota dan lembaga dan keempat, Pelaksanaan rapat gabungan antara Badan Kehormatan bersama seluruh Pimpinan. (Arya)