Kastara.ID, Jakarta – Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mengeluhkan pelaksanaan rapid test terhadap santri yang akan kembali ke pesantren. Pasalnya peserta rapid test diharuskan membayar sejumlah uang.
Melalui akun twitternya @cholilnafis, pria yang biasa disapa Kyai Cholil itu pun mempertanyakan anggaran penanggulangan virus coroba yang mencapai ratusan triliun. Dalam cuitan yang diunggah Ahad (21/6), Kyai Cholil menyebut para santri diminta membayar Rp 400 ribu saat melakukan rapid test di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.
Hal ini terasa aneh lantaran anggaran yang disiapkan negara untuk penanganan virus corona atau Covid-19 mencapai ratusan triliun. Kyai Cholil pun mempertanyakan ke mana larinya dana Rp 667 triliun sampai para santri harus bayar rapid test.
Beberapa warganet pun bereaksi atas cuitan Kyai Cholil. Mereka mengeluhkan permasalahan serupa. Pemilik akun @faridism mengaku anaknya yang akan kembali ke pesantren di Ponorogo, Jawa Timur, diminta membayar Rp 250 ribu untuk pelaksanaan rapid test.
Pemilik akun @dlljma justru menilai rapd test kini sudah dibisniskan. Ia pun mempertanyakan dana ratusan triliun yang terkesan tidak jelas penggunaanya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun pada Mei 2020. Di tengah perjalanan, pemerintah menaikkan anggaran menjadi Rp 641,1 triliun. Selanjutnya dana penanggulangan virus corona kembali dinaikkannya menjadi Rp 677,2 triliin. Terakhir, dananya kembali membengkak menjadi Rp 695,2 triliun.
Dari total keseluruhan dana yang disediakan, Rp 87,55 triliun dilokasikan untuk anggaran kesehatan. Sungguh aneh dengan dana sebesar itu untuk rapid test para santri masih harus membayar. Tak heran jika masyarakat ramai-ramia menyampaikan keluhan. (ant)