Target Kota Depok Bebas dari Isu yang Beredar di Medsos

Kastara.id, Depok – Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad kembali mengingatkan beberapa hal penting tentang perencanaan program kerja yang pernah disampaikannya. Salah satunya adalah tujuh program yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Depok. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri sekaligus membuka Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok yang berlangsung di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (23/2).

Menurut Wali Kota Depok, dalam RPJMD 2016-2021 terdapat beberapa program prioritas yaitu tujuh program prioritas dalam pembangunan Kota Depok. Antara lain membangun infrastruktur publik dan penataan kota yang nyaman dan ramah, meningkatkan daya saing demi ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan religius, meningkatkan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan, meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia yang kokoh dan mandiri.

Dijelaskan oleh Wali Kota Depok, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat turut andil dalam memberikan usulan terkait tujuh program prioritas tersebut melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Idris juga mengingatkan kembali bahwa telah disepakati dalam pembangunan Kota Depok, akan diterapkan sistem money follow progress, yaitu sistem pembagian dana yang tidak disamaratakan. Melainkan pembagian yang sesuai kebutuhan dan urgensinya di setiap kecamatan.

Menurutnya, kini tidak ada lagi pembagian anggaran disamakan ke seluruh kecamatan. “Kami anggarkan sesuai dengan tujuan dari kecamatan dan diimbangi dengan dinas-dinas yang lain serta diimbangi dengan kemampuan anggaran kita,” jelas Wali Kota.

Di sisi lain, Wali Kota Depok masih menyayangkan bahwa program yang diajukan oleh Kesbangpol saat ini masih sedikit. Apalagi sesungguhnya peran Kesbangpol itu sangat penting. Idris pun mencoba memberikan motivasi Kesbangpol dengan tantangan membuat program besar yang nantinya diajukan kepada TAPD.

Wali Kota berharap, dengan adanya peran Kesbangpol, Kota Depok dapat terbebas dari isu-isu yang beredar di media sosial. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang banyak bereda di medsos tersebut.

Sementara itu Kepala Kesbangpol Kota Depok Dadang Wihana menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi lingkungan internal dan eksternal di sepanjang tahun 2017, serta prakiraan tahun 2018-2019, terdapat isu utama yang terkait dengan urusan pemerintahan umum di Kota Depok. Di antaranya meningkatnya potensi konflik sosial yang berpengaruih terhadap integritas sosial. Demikian pula dengan potensi menurunnya wawasan kebangsaan yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional.

Sementara terkait agenda politik dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan demokrasi lokal. Sehingga beberapa agenda yang menjadi fokus program dan kegiatan Kesbangpol Kota Depok pada tahun 2019 lebih diarahkan pada peningkatan integrasi sosial, ketahanan nasional, dan kehidupan demokrasi lokal. (rud)