DPR Minta Kebijakan Hilirisasi Minerba Konsisten Dijalankan

Kastara.id, Jakarta – Ketua Panja Mineral dan Batubara (Minerba) Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali menegaskan agar kebijakan hilirisasi konsisten dijalankan.

Hal tersebut terkait kembali mencuatnya Isu relaksasi ekspor mineral dan batubara (Minerba) akhir-akhir ini. Dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu, berhembus isu agar relaksasi ekspor Minerba diperpanjang. “DPR tetap konsisten dengan hilirisasi. Jadi lupakan ekspor mineral mentah,” kata Syaikhul dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi di Jakarta (21/9).

Ia mengungkapkan banyak pihak mendesaknya agar rencana perpanjangan relaksasi ekspor Minerba dibatalkan. Hal ini menurutnya tidak sesuai dengan komitmen bersama sebagaimana yang sudah dituangkan dalam undang-undang Minerba.

“Banyak pihak yang mendesak saya supaya relaksasi ekspor Minerba dihentikan. Ini adalah amanat UU Minerba. Komitmen kebangsaan kita sudah jelas, stop jual bahan mentah! Kalau relaksasi mau diteruskan, kita bakal sulit bangkit karena nilai tambah SDA kita dinikmati bangsa lain,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa waktu yang diberikan untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sudah cukup panjang. “Delapan tahun saya kira cukup untuk bangun smelter. Realitasnya bukan soal waktu saja, tapi soal komitmen dan konsistensi dari pelaku tambang, khususnya pemerintah untuk menjalankan hilirisasi,” katanya. (rya)