Minat Australia Soal Investasi di Souvereign Wealth Fund Indonesia

Kastara.ID, Jakarta – Dalam pembicaraan bilateral Australia-Indonesia pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-Negara G-20 di Riyadh, terdapat beberapa poin yang disampaikan.

Pertama, apresiasi Australia atas dukungan Indonesia dalam penanganan bencana kebakaran hutan di Australia yang disebabkan oleh kekeringan.

Kedua, Treasurer atau Menteri Keuangan Australia (Menkeu Australia) Josh Frydenberg mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) bagi penyediaan pembiayaan untuk pembangunan ibukota baru (IKN) dan Aceh. Australia kemungkinan akan turut berpartisipasi dalam SWF tersebut.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang dalam proses menyusun skema serta dasar hukum SWF berdasarkan Undang-Undang Omnibus. SWF akan dibentuk sebagai badan penyatuan dana investasi untuk mengelola investasi langsung (FDI).

Treasurer menyampaikan perkembangan institusi super-annuation di Australia yang terus berkembang. Institusi independen ini mengelola aset yang relatif besar. Untuk itu, dapat dipertimbangkan apabila institusi super-annuation Australia akan turut menjadi investor dalam SWF.

Selain itu, Treasurer mendukung pandangan Menkeu Sri Mulyani terkait pemberdayaan perempuan. Australia mempunyai referensi yang cukup baik untuk dapat diaplikasikan di Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan terus ditingkatkan di Indonesia termasuk melalui proses penyusunan alokasi anggaran berdasarkan gender.

Lebih lanjut, Treasurer menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi Australia relatif baik. Meskipun demikian, penyebaran virus corona juga mempengaruhi kinerja ekonomi Australia secara signifikan. Penyebaran virus corona telah menyebabkan China menghentikan produksi atas beberapa produk dan ini akan mempengaruhi Australia dalam rangkaian rantai pasokan (supply chain).

Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi penyebaran virus corona. Meskipun fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, namun dampak virus corona diperkirakan akan menghambat pertumbuhan ekonomi dengan perkiraan penurunan menjadi sekitar 4,9-4,7 persen pada triwulan 1 tahun 2020, bahkan pada skenario yang lebih buruk, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 4,4 persen. Namun demikian, Indonesia berharap akan terjadi rebound dengan berbagai upaya perbaikan, baik pada tataran global maupun domestik.

Terkait dengan isu perpajakan internasional, Treasurer memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia untuk perlu mendalami lebih lanjut mengenai pendekatan safe harbour usulan Amerika Serikat yang berpotensi menghambat pencapaian konsensus global pada tahun 2020.

Berkenaan dengan rencana pelaksanaan High Level Policy Dialogue (HPLD) Indonesia-Asutralia, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan perlunya untuk dapat segera merumuskan isu-isu yang akan dibahas dalam HLPD dimaksud.

Treasurer menyampaikan bahwa akan ke Indonesia setelah proses anggaran selesai, yaitu sekitar pertengahan Mei 2020. Kesempatan tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan pembahasan agenda HLPD. (mar)