Pembiayaan Utang Masih Terjaga dan Perlu Diwaspadai

Kastara.ID, Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7 persen PDB, seiring berlanjutnya upaya penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Defisit APBN dan Keseimbangan Primer menurun, masing-masing dari Rp 144,2 triliun dan Rp 65,8 trliun di Maret 2021 menjadi Rp 138,1 triliun dan Rp 36,4 triliun di April 2021. Pembiayaan utang masih terjaga di tengah meredanya tekanan pasar keuangan, meski demikian volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA di Jakarta, Selasa (25/5).

Menkeu menambahkan, sampai dengan akhir April 2021, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp 410,1 triliun atau 34,8 persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp 416,7 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp 6,6 triliun, sementara kontribusi Bank Indonesia sesuai dengan SKB I yang mencapai Rp 108,43 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp 68,83 triliun dan SBSN sebesar Rp 39,59 triliun.

“Terdapat SILPA per 30 April 2021 sebesar Rp 254,19 triliun sebagai buffer, karena kebutuhan belanja dan pembiayaan yang cukup besar di bulan Mei 2021, sementara penerbitan SBN melalui lelang tidak dilakukan selama libur Lebaran,” kata Sri Mulyani.

Menurutnya, stimulus fiskal di berbagai sektor telah memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan kerja keras APBN serta pelaksanaan PPKM dan Protokol Kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali.

“Pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kinerja APBN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menkeu. (mar)