Inovasi ETLE dan IVRIT Makin Dekatkan Polisi dan Masyarakat

ETLE dan IVRIT
Menteri Syafruddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajaran Polri meluncurkan dua inovasi yang dinamakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Integrated Vehicle Registration & Identification (IVRIT), di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/11).

Kastara.id, Jakarta – Ditlantas Polda Metro Jaya meluncurkan dua inovasi yang dinamakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Integrated Vehicle Registration & Identification (IVRIT), di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/11). Dua inovasi ini pun diapresiasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. Dia menargetkan, dua sistem itu dapat direplikasi di seluruh Indonesia.

ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang dinilai cukup efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamera ANPR dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran.

Sedangkan IVRIS adalah sistem regident kerangka bermotor (ranmor) yang terintegrasi antara BPKB dan STNK sehingga satu kali input data di BPKB pada penerbitan STNK di laksanakan verifikasi dengan sistem barcode. Informasi mengenai data ranmor bisa didapatkan melalui SMS ke 8893. “Seluruh Indonesia kalau bisa menerapkan ini, tak hanya DKI. Karena masyarakat butuh itu. Jadikan pilot project,” ujar Syafruddin.

Baca Juga:  Inilah Kategori Terpuji Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018

Inovasi yang dilakukan Korps Tri Brata ini adalah langkah nyata untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya. Juga, sebagai modernisasi pelayanan publik sehingga meningkatkan kualitas.

Menurut Syafruddin, modernisasi sistem pelayanan itu juga memudahkan daerah atau instansi lain untuk mereplikasi suatu inovasi. “Ini sederhana, kita fokus untuk itu. Kedekatan pemerintah dengan publik, harus kita rekatkan,” imbuhnya.

Dikatakan, pelayanan publik di Indonesia sudah cukup baik dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah kota dan kabupaten. Dengan MPP, masyarakat hanya perlu ke satu tempat untuk mengurus banyak hal, termasuk urusan kepolisian.

Hingga saat ini ada 10 MPP yang sudah beroperasi, dan akan terus bertambah. Sebagai kementerian yang menggerakkan reformasi birokrasi, Syafruddin memiliki target 100 MPP akan diresmikan pada tahun 2019. “Itu langkah untuk maju, mendekatkan negara kepada publik,” tegasnya.

Baca Juga:  Anies Baswedan: Jangan Pernah Remehkan Proses Politik

Gerakan Kementerian PANRB yang mendorong instansi pemerintah untuk mengembangkan sistem pelayanan publik ini diapresiasi Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto. Apalagi, semua jenis pelayanan kini harus berbasis IT. “Saya berharap, semua ini kita mampu mengubah perilaku masyarakat. Dengan teknologi, di Revolusi Industri 4.0, semua berlomba ke arah digital,” ujar Ari Dono, yang merupakan mantan Kabareskrim Polri ini.

Dalam peluncuran itu, hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pangdam Jaya Mayjen Joni Supriyanto, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, serta pejabat tinggi Polri dan Polda Metro Jaya. (rud)