Kastara.ID, Jakarta – Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (PL3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Didik J Rachbini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Hal ini dilakukan untuk mendongkrak kinerja ekspor agar semakin meningkat dan meningkat dibanding impor. Terlebih dalam kondisi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang dikhawatirkan turut berdampak pada Indonesia.
Saat berbicara di kantornya di ITS Tower, Jakarta (25/8), Didik memaparkan hingga Juli 2019 neraca perdagangan Indonesia tercatat mengalami defisit sebesar 63,5 juta dolar AS. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor Indonesia mencapai 15,45 miliar dolar AS masih di bawah nilai impor sebesar 15,51 miliar dolar AS.
BPS juga mencatat sepanjang 2018 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 8,57 miliar dolar AS. Angka ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Nilai defisit pada 2018 bahkan lebih buruk dibandingkan pada 2013 sebesar 4,07 miliar dolar AS.
Masih berdasarkan data BPS, kinerja ekspor impor Indonesia sepanjang 2018 juga menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia, yakni mencapai defisit US$ 8,57 miliar. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding catatan defisit tertinggi yang terjadi pada 2013 sebesar US$ 4,07 miliar.
Didik mengaku pihaknya menyambut baik rencana pemindahan tersebut. Salah satu pendiri Institute for Develompent of Economics and Finance (Indef) itu menyebut diplomasi yang dilakukan Kemendag selama ini tidak bermutu. Hasilnya pun tidak menggembirakan. Didik menilai Kemendag sering kebobolan dan tidak pernah belajar dari pengalaman. (mar)