Soal BPJS Kesehatan, Jangan ada Campur Tangan Asing

Kastara.ID, Jakarta — Anggota DPD RI Fahira Idris mengingatkan Pemerintah dan manajemen Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tidak melibatkan pihak asing untuk mengatasi persoalan defisit keuangan. Persoalan pelayanan kesehatan adalah marwah bangsa dan harus diselesaikan sendiri oleh bangsa ini. Jika pemerintah menjadikan persoalan defisit BPJS Kesehatan sebagai prioritas utama, Fahira menyakini secara bertahap defisit bisa diatasi.

“Jangan setiap persoalan yang mendera bangsa ini kita minta saran dan minta bantuan negara lain. Bangsa ini sudah 74 tahun merdeka, bukan baru setahun dua tahun. Kita bisa selelsaikan persoalan kita sendiri. Tinggal pemerintah mau jadikan persoalan defisit BPJS Kesehatan ini sebagai skala prioritas atau tidak,” tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (26/8).

Fahira meminta pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan tidak putus asa untuk menyelesaikan persoalan defisit secara mandiri. Berbagai skema untuk mengikis dan menghentikan defisit keuangan tinggal dikaji kembali secara mendalam untuk kemudian dikonsultasikan dengan parlemen. Sementara, terkait sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan yang katanya perlu diperbaiki karena menjadi salah satu sebab defisit, Fahira juga menyebut tidak perlu saran apalagi tawaran kerja sama dengan perusahaan asuransi asing.

“Di hampir setiap kesempatan, pemerintah berkoar bangsa ini siap menghadapi industri 4.0 di mana salah satu pionirnya adalah kemampuan bangsa ini berinovasi memanfaatkan teknologi informasi. Kalau tiba-tiba meminta bantuan asing terkait teknologi informasi asuransi dan pelayanan kesehatan nasional, apa kita tidak menampar muka sendiri.,” ujar Senator Jakarta ini.

Menurut Fahira wacana agar BPJS Kesehatan meminta saran, bantuan apalagi penjajakan kerja sama dengan perusahaan asuransi asing sebaiknya dihentikan. Karena akan menambah polemik dan pasti ditolak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia menuntut agar pemerintah menjadikan defisit keuangan BPJS Kesehatan sebagai skala prioritas untuk diselesaikan secara mandiri tanpa melibatkan pihak asing.

“Kenapa defisit BPJS Kesehatan terus bertambah, karena oleh pemerintah belum dijadikan skala prioritas. Saya mau ingatkan pelayanan kesehatan itu sendi utama kehidupan bangsa ini. Jika terganggu bisa melahirkan berbagai persoalan baru yang pelik,” pungkas Fahira.

Sebagai informasi, polemik tawaran saran perusahaan asuransi China, Ping An untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan mencuat setelah dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Wacana ini mendapat tantangan dari banyak pihak. (dwi)