Beranda Headline Berita Keprihatinan Legislator Minta Pemerintah Jangan Ugal-Ugalan Soal Covid-19

Keprihatinan Legislator Minta Pemerintah Jangan Ugal-Ugalan Soal Covid-19

Kastara.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto prihatin melihat cara kerja Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19. Ia menilai Pemerintah tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid-19. Meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk, tapi koordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan Covid-19 menjadi berlarut-larut.

“Penanggulangan Covid ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya,” ujar Mulyanto melalui pesan singkatnya, Senin (26/10).

Diungkapkannya, kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid-19 mesti berbasis riset (evidence based approach). Tidak boleh sembarang atau sekadar perkiraan. Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat penerimaan publik, karena memberi ketenteraman di masyarakat.

“Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebutmasa urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut,” ungkap Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Setelah uji klinis tahap ketiga selesai, baru kemudian BPOM harus sudah menerbitkan izin edar. Sehingga tervalidasi bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin Covid-19 dan aman bagi kesehatan. Serta tidak ada efek samping yang berarti. Tidak hanya itu, legislator dapil Banten I ini juga meminta Pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

“Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya Pemerintah setop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan,” pungkas Anggota Badan Legislasi DPR RI ini. (rso)

- Advertisement -

TERBARU

Djoko Tjandra Hanya Dituntut Dua Tahun Penjara karena Lanjut Usia

Kastara.ID, Jakarta - Terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Soegianto Tjandra dituntut dua tahun penjara. Djoktjan, panggilan Djoko Tjandra, dituntut dalam kasus dugaan pemalsuan...