Kastara.ID, Jakarta – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi memaparkan Potensi Ancaman Siber Pada Pemilu Serentak 2019. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jakarta, Rabu (27/3).
“Serangan Siber merupakan serangan yang spektrum dan dampaknya luas, bahkan bisa melumpuhkan suatu bangsa. Sejak Pemilu 2004 serangan siber kerap kali mewarnai pelaksanaan Pemilu, tak terkecuali dengan Pemilu 2019 ini. Oleh karenanya kita harus bisa antisipasi hal ini,” kata Djoko.
Sejak Pemilu 2004, target serangan siber mengalami perluasan. Tak hanya mengarah pada infrastruktur berupa Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), serangan juga menyasar langsung pada Peserta Pemilu. Oleh sebab itu, BSSN memetakan serangan siber yang menjadi tren pada Pemilu 2019.
Pertama adalah Hack (Peretasan). Peretasan adalah serangan yang bertujuan mengganggu infrastruktur yang digunakan dalam Pemilu. Banyak cara yang dilakukan para Hacker/peretas, seperti dengan meretas web penyelenggara Pemilu.
“Tren yang pertama adalah Hack, biasanya dilakukan dengan meng-hack web KPU atau penyelenggara Pemilu, misalnya dengan mengganti halaman utamanya dan lain sebagainya,” kata Djoko.
Kedua adalah Leak yang merupakan serangan berkaitan dengan pembocoran informasi. “Leak ini serangan yang targetingnya peserta Pemilu atau peserta kampanye dengan menargetkan data peserta yang bersifat privat untuk dicuri dan dimanfaatkan untuk pihak tertentu,” ungkap Djoko.
Ketiga adalah Amplify, yaitu serangan untuk memviralkan informasi. “Serangan ini digunakan untuk menyerang peserta Pemilu atau yang mengarah pada kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan dengan bukti kekuarangan atau keburukan,” papar Djoko.
Djoko mengungkapkan, untuk menghadapi tiga serangan tersebut, BSSN memiliki tiga strategi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu Penguatan Keamanan Aplikasi Penyelenggara Pemilu; Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi KPU; dan Edukasi dan literasi kepada pihak yang terlibat langsung dalam Pemilu.
Djoko juga meminta kolaborasi dan kerja sama semua pihak untuk turut serta menyukseskan Pemilu Serentak 2019 yang tinggal menghitung hari menuju 17 April 2019.
“Kami mengimbau, marilah kita bersama menuangkan semua kemampuan kita untuk menjaga, mengamankan pesta demokrasi. Kita akan bisa melaksanakannya secara tertib, aman, nyaman, jika berkolaborasi bersama,” pungkasnya. (rya)