“Kalau kami jauh hari sudah dikasih tahu mengenai kesulitan distribusi katering pada 7 Zulhijah karena efek dari macet. Kami dari rombongan 2 (BTH 12) langsung meeting mencari solusi dan lainnya,” terang Irwan Taufiq di Makkah, jelang keberangkatannya ke Arafah (26/6).
“Kami mencari solusi dari beberapa katering umrah. Alhamdulillah dapat dan problemnya ternyata tetap sama, macet. Misal, makan siang jam 2 pas baru sampai. Jadi kemacetan itu memang harus dimaklumi. Untuk makan malam mereka berangkat habis magrib. Mereka kasih tahu setelah magrib baru jalan. Jadi sampai sini jam 11. Kami memaklumi. Untuk BTH 12 sudah jelas dan tidak ada masalah. Ini bisa dimaklumi,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Abu Hasyim asal Bengkalis yang tergabung dalam BTH 10. Menurutnya, informasi penghentian sementara layanan katering sudah diinformasikan oleh Ketua Kloter dan pembimbing ibadah sejak awal. “Sosialisasi itu ada dan sangat jelas sudah disampaikan. Kita sudah mendengarnya dan kita sudah siap bahwa PPIH tidak menanggung selama tiga hari, sehari sebelum Arafah dan dua hari setelah Armina. Karena transportasi yang sangat sulit untuk mendistribusikan,” tuturnya.
“Sebagai antisipasi, kita mencari katering, sudah kita koordinasikan dengan ketua kloter dan pembimbing ibadah. Kita bayar sesuai kemampuan kita dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi tidak benar jemaah tidak makan pada 7 Zulhijjah. Semua sudah ditangani dan mereka mencari katering,” lanjutnya.
Efendi, jemaah rombongan delapan BTH 8 asal Riau juga menyampaikan hal sama, membantah keterangan politisi Demokrat. Menurutnya, info penghentian sementara layanan katering sudah jauh hari disosialisasikan oleh petugas kloter. “Kita sudah mengambil antisipasi dengan memesan kepada pihak katering yang siap membantu kami untuk memberikan konsumsi selama tiga hari tersebut,” ujarnya.
Anggota rombongan satu BTH 11 asal Pelelawan, Faisal Faris Abdul Majid, bahkan merinci bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan melalui WA Group dan juga secara langsung melalui Ketua Regu dan Ketua Rombongan. Mereka selanjutnya mencari solusi dalam menyiapkan makanan pada saat layanan katering dihentikan.
“Dihentikan setahu kami info dari petugas kloter karena transportasi menuju hotel macet. Di media juga kami baca berita seperti itu,” ujarnya.
“Petugas kloter mengajak jemaah berembug. Didapat hasil kesepakatan, masing-masing jemaah melakukan secara mandiri karena di sekitar hotel banyak pedagang yang berjualan, baik sarapan pagi, lontong, dan lainnya,” sambungnya.
Praktik baik bahkan dicontohkan oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, Riau yang saat itu juga menjadi jemaah haji reguler. Informasi akan penghentian sementara layanan konsumsi pada 7, 14, dan 15 Zulhijah 1444 H menggerakkan dirinya untuk berinisiatif mentraktir jemaah yang tergabung dalam kloternya, BTH 14.
Ketua Kloter BTH 12 Firman juga memastikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan sosialisasi kepada jemaah akan pemberhentian katering pada 7, 14, dan 15 Zulhijah. Sehingga seluruh ketua rombongan dan ketua regu mereka berembug mencari solusi, mereka mencari katering.
“Tidak benar kalau BTH 12 tidak menyosialisasikan kepada jemaah. Alhamdulillah jemaah paham dan memahami. Mereka memahami juga bahwa kondisi di tanggal 7 Zulhijah itu sudah disepakati antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah akan pemberhentian katering tanggal itu,” tandasnya. (put)