Kastara.ID, Jakarta – Puan Maharani tegas menyatakan, tidak ada instruksi kepada Fraksi PDIP untuk mengajukan hak angket mengenai kecurangan pemilu, khususnya Pilpres 2024.
Pernyataan Puan Maharani tersebut ditanggapi Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M Jamiluddin Ritonga, kepada Kastara.ID, Kamis (28/3) petang.
“Penegasan Puan itu setidaknya membantah wacana yang menyatakan PDIP sudah siap mengajukan hak angket. Beberapa anggota Fraksi PDIP yang selama ini meneriakkan hak angket ternyata hanya inisiatif pribadi. Begitu juga yang disenandungkan Ganjar Pranowo ternyata hanya sebatas pendapat pribadinya,” ungkap pengamat yang biasa disapa Jamil ini.
Menurutnya, tanpa keikutsertaan PDIP, tentu upaya mengajukan hak angket menjadi kehilangan taring. Bahkan tidak menutup kemungkinan hak angket akan layu sebelum berkembang.
“Karena itu, PKS, PKB, dan Nasdem kemungkinan besar akan mengurungkan niatnya untuk mengajukan hak angket. Secara perlahan tiga partai itu akan meredupkan nyala pengguliran hak angket,” jelasnya.
“Sebab, tanpa keikutsertaan PDIP, kekuatan tigan partai akan lemah. Bahkan peluang menang bila dilakukan voting akan jadi tertutup,” tandas Jamil yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini. (dwi)