Kastara.ID, Labuha – Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Suroto membenarkan ratusan anggota Polri menggelar aksi demonstrasi di halaman Mapolres Halmahera Selatan (Hasel). Para personel polisi tersebut mempertanyakan honor pengamanan Pemilu 2019 yang dianggap terlalu kecil. Terlebih dalam tahapan proses Pemilu 2019 ternyata molor dari jadwal semula. Anggota polisi mengeluhkan tidak mendapat honor tambahan atas molornya jadwal tersebut.
Suroto menjelaskan sesuai jadwal, para anggota polisi bertugas selama tiga hari dalam mengawal tahapan pemilu. Sedangkan untuk tahapan pleno, para anggota polisi bertugas selama lima hari. Selama pengamanan para anggota polisi mendapat honor Rp 171 ribu per hari.
Suroto menambahkan jumlah tersebut terdiri dari uang saku Rp 53 ribu, uang makan Rp 97 ribu, jasa angkut Rp 12 ribu, dan bekal kesehatan Rp 9 ribu.
Menurut Suroto, permasalahan muncul setelah dalam praktiknya, jadwal Pemilu 2019 molor. Akibatnya para anggota polisi bertugas lebih lama dari jadwal semula. Bahkan beberapa anggota polisi masih bertugas hingga saat ini. Namun ternyata penambahan jadwal tersebut ternyata tidak disertai penambahan honor. Hal inilah yang memicu aksi protes dari para anggota polisi.
Selain itu para anggota polisi dari Polres Halsel juga memprotes perbedaan anggaran yang mereka terima dibandingkan personel bantuan dari Polda Maluku Utara. Pasalnya personel bantuan dari Polda Maluku Utara mendapat honor tambahan untuk akomodasi sebesar Rp 100 ribu per hari.
Dalam aksi protes tersebut, anggota polisi juga sempat melakukan pembakaran ban dan menyegel ruangan Kepala Bagian Operasional Polres Halsel. Mereka juga memprotes ucapan salah satu pejabat Polres Halsel yang mengancam akan memutasi anggota yang mempertanyakan honor pengamanan. Bahkan, mereka menyegel ruangan Kepala Bagian Operasional Polres Halsel.
Suroto sendiri telah mengutus Wakapolda untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (rya)