Kastara.id, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, penurunan produksi telur pada unggas bukan hanya disebabkan oleh terjangkitnya virus H9N2, tetapi juga karena masih adanya kelemahan dalam manajemen pemeliharaan.
“Selain itu hal ini juga disebabkan oleh berbagai faktor seperti praktik pemeliharaan yang kurang baik, misalnya kualitas pakan, sirkulasi udara, sistem perkandangan dan kurangnya perhatian peternak terhadap penerapan biosekuriti di kandang,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita, di Jakarta, Jumat (29/12).
Ketut Diarmita menjelaskan, virus flu burung H9N2 terdeteksi pada awal 2017 melalui surveilans yang dilakukan oleh Balai Veteriner Kementerian Pertanian di sejumlah daerah yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
“Virus H9N2 merupakan jenis virus flu burung yang bersifat Low Patogenic Avian Influenza/ LPAI, meskipun tidak mematikan akan tetapi dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh unggas dan kerusakan pada beberapa organ. Karena dapat menurunkan kekebalan tubuh unggas maka ketika infeksinya bersamaan dengan penyakit infeksi lainnya seperti Newcastle Disease (ND) atau lebih dikenal dengan Tetelo, Infectious Bronchitis (IB) dan Egg Drop Syndrome (EDS) maka dapat mengakibatkan turunnya produksi telur,” ujarnya.
Ketut menuturkan, untuk menurunkan kasus H9N2, Pemerintah terus berupaya maksimal untuk segera memproduksi vaksin, namun proses produksi vaksin H9N2 memerlukan waktu yang cukup lama terutama untuk isolasi dan purifikasi virus. Saat ini proses produksi vaksin sudah sampai tahap pengujian mutu dan keamanan di Pusvetma dan akan dilanjutkan di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH).
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena pemerintah harus memastikan vaksin yang akan diproduksi aman dan berkualitas ketika akan didistribusikan kepada masyarakat.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan Fadjar Sumping Tjatur Rasa menegaskan, vaksinasi bukan satu-satunya cara dalam mengendalikan infeksi H9N2. Menurutnya, tindakan penerapan biosekuriti yang ketat, perbaikan mutu pakan, pemberian vitamin dan immunostimulan dapat mencegah dan mengendalikan virus H9N2.
Ditjen PKH Kementerian Pertanian melalui sistem IVM online (Influenza Virus Monitoring) telah membangun sistem pengawasan penyebaran virus flu burung, sehingga dapat dilakukan analisa melalui identifikasi, karakterisasi, dan sequenzing DNA. “Saat ini, sistem IVM online ini merupakan teknik monitoring penyakit flu burung yang terbaik dan terdepan di kawasan Asia,” ungkap Fadjar.
Menurutnya, perdagangan antar negara saat ini menuntut adanya informasi tentang sistem dan status kesehatan hewan, bagaimana hewan dipelihara, diangkut dan disembelih, sehingga penerapan kesejahteraan hewan (animal welfare) dituntut untuk melekat pada informasi produk hewan yang dijual.
“Tanpa dukungan masyarakat, sulit rasanya mencapai kemajuan dalam memberlakuan prinsip–prinsip kesejahteraan hewan untuk meningkatkan daya saing produk hewan di Indonesia,” katanya.
Fadjar Sumping menyampaikan, saat ini pemerintah juga terus mendorong peternak unggas lokal untuk dapat berdaya saing dengan meningkatkan manajemen pemeliharaan melalui penerapan Good Animal Husbandry Practices (GAHP) dan juga menerapkan sistem kompartemen bebas penyakit AI.
“Sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan 109 kompartemen dan yang masih berlaku sebanyak 54 kompartemen bebas AI (flu burung)”, ungkap Fadjar Sumping. “Dari 54 kompartemen tersebut terdapat dua farm/kompartemen bebas AI untuk unggas lokal dan saat ini sudah siap ekspor antara lain ke Malaysia setelah dilakukan audit,” tambahnya.
Ia juga menekankan, upaya menjaga status kesehatan hewan dan iklim usaha yang kondusif di Indonesia perlu terus dijaga untuk meningkatkan produksi demi kesejahteraan para peternak.
“Kita harus mau berubah mengikuti perkembangan dunia, jika tidak mau berubah, maka kita sendiri yang akan digilas oleh perubahan itu sendiri,” kata Fadjar Sumping. (nad)