Terintegrasi dan Diperkuatnya Pengawasan di Wilayah Rawan Illegal Fishing

Kastara.ID, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bergerak cepat untuk meningkatkan kinerja aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ekosistem pengawasan terintegrasi menjadi salah satu strategi yang akan didorong agar pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menteri yang biasa disapa Trenggono ini juga memastikan akan memperkuat pengawasan di wilayah rawan illegal fishing.

“Ekosistem pengawasan harus terintegrasi mulai dari kapal pengawas, kelembagaan pengawasan, sumber daya manusia, teknologi serta sarana pendukung lainnya,” terang Trenggono saat mengunjungi Pusat Pengendalian (PUSDAL) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Trenggono menekankan pentingnya ekosistem pengawasan yang terintegrasi sebagai pendekatan yang komprehensif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pemberantasan illegal fishing. Hal tersebut penting agar aparat di lapangan dapat merespons berbagai dinamika dan tantangan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Lebih jauh Trenggono menyinggung bahwa selain kapal ikan asing illegal, pemantauan dan pengawasan terhadap kapal Indonesia juga harus dilaksanakan.

“Saya sangat concern dengan isu keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber daya kelautan dan perikanan harus benar-benar dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tegas Trenggono

Dalam kunjungan tersebut, Trenggono menyaksikan secara langsung fasilitas PUSDAL KKP dan mendengarkan penjelasan terkait teknologi dan mekanisme kerja pemantauan kapal perikanan yang disampaikan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono. Trenggono menyampaikan apresiasinya terhadap sistem pemantauan yang sudah dimiliki oleh PUSDAL. Dia memastikan akan terus memperkuat termasuk di antaranya dengan dukungan data RADAR.

“Data pemantauan harus semakin real-time agar operasi di laut memiliki tingkat keberhasilan yang baik,” ujarnya.

Dalam arahannya kepada jajaran Ditjen PSDKP, Trenggono juga menyampaikan agar pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan illegal fishing terus ditingkatkan. Selain untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan di wilayah rawan khususnya di pulau-pulau terluar juga memiliki makna penting dari sisi kedaulatan (sovereignty).

“Saya akan dukung penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi-lokasi rawan seperti Laut Natuna Utara maupun lokasi lainnya. Kita jangan sampai kalah dengan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ingin merampok kekayaan laut nusantara,” pungkas Trenggono.

Sebagaimana diketahui sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Desember 2020, Trenggono yang ditunjuk untuk menggantikan Edhy Prabowo ini langsung tancap gas untuk membangun sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu fokus utama Trenggono untuk memastikan bahwa sumber daya Kelautan dan Perikanan yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. (mar)