Kastara.ID, Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri meminta kadernya untuk mundur jika tidak taat aturan dan perintah DPP.
“Pernyataan Megawati itu tentu patut didukung bila memang perintah DPP PDIP sesuai dengan aturan internal partai. Sebab, partai harus dapat mendisiplinkan kadernya agar tetap patuh pada AD/ART dan peraturan organisasi PDIP,” ungkap M Jamiluddin Ritonga, Penganat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, kepada Kastara.ID dalam kesempatan Sabtu (30/10) pagi.
Menurutnya, partai yang tidak dapat mendisiplinkan kadernya, tentu akan membahayakan partai itu sendiri. Para kader akan bersikap dan bertindak sekehendaknya, sehingga garis partai tidak dianggap sama sekali.
“Jadi, selama perintah DPP sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi PDIP, maka pernyataan Megawati itu cukup proporsional. Megawati meminta kadernya mundur daripada dipecat merupakan sikap bijak dan bisa jadi bermaksud tidak mempermalukan kadernya,” tandas pengamat yang kerap disapa Jamil ini.
Namun Jamil juga mengIngatkan, bila perintah partai tidak sejalan dengan AD/ART dan peraturan organisasi PDIP, maka pernyataan Megawati itu sangat zholim. Megawati terkesan semena-mena pada kadernya.
“Apalagi kalau pernyataan itu ditujukan kepada kader PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres, tentu Megawati terkesan otoriter. Megawati terkesan tidak memberi ruang perbedaan pada kadernya, khususnya dalam urusan capres yang akan diusung PDIP pada pilpres 2024,” tandas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Kelihatan pernyataan itu memang terkait pertarungan celeng vs banteng. Kalau itu dasar Megawati meminta kadernya mundur, tentu Megawati sudah mengabaikan perbedaan pendapat di tubuh PDIP.
“Megawati terkesan tidak mengakomodir perbedaan pendapat. Suara akar rumput yang berbeda dengan kehendak DPP terkesan ingin dibungkam,” ujar Jamil.
Jamil juga melihat pernyataan Megawati itu cenderung memuat ancaman kepada kadernya. Para kader tidak diberi pilihan sama sekali.
Dalam konteks itu Megawati sangat tidak demokratis. Hal itu tentu tidak sejalan dengan nama PDIP yang berlabel demokrasi.
“Padahal, nama PDIP memuat nama demokrasi. PDIP seharusnya memberi contoh berdemokrasi yang baik pada internal maupun eksternal partainya. Hal itu yang semestinya dicontohkan Megawati secara konsisten kepada anak bangsa,” pungkasnya. (dwi)