Kastara.ID, Jakarta – Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton menuai kritikan banyak pihak. Umumnya menyayangkan keputusan tersebut diambil hanya beberapa saat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan semangat cinta produk lokal dan benci produk impor.
Kritikan juga datang dari Gedung Parlemen. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, dengan tegas menyatakan menolak rencana tersebut, meski dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan pangan tahun 2021. Johan menilai kebijakan impor beras sangat tidak berpihak pada kepentingan petani. Terlebih impor dilakukan saat petani sedang panen raya.
Saat memberikan keterangan (5/3), politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menjelaskan impor akan sangat merugikan petani. Seharusnya pemerintah tidak hanya memikirkan stok beras. Johan meminta pemerintah memperhatikan nasib petani dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan mereka.
Anggota Komisi IV DPR RI menilai rencana impor beras 1 juta ton akan semakin memperburuk kondisi sektor pertanian nasional. Itulah sebabnya Johan meminta pemerintah berhenti selalu membangun narasi akan meningkatkan produksi beras melalui berbagai program.
Johan menyebut fakta yang ada justru ironi. Kebijakan pemerintah lebih sering merugikan sektor pertanian. Salah satunya menurut Johan pemerintah telah memotong anggaran pertanian dan selalu melakukan impor beras.
Pendapat serupa diungkapkan politisi PKS yang lain, Hidayat Nur Wahid. Melalui cuitan di akun twitternya, @hnurwahid, Sabtu 6 Maret 2021, Wakil Ketua MPR ini menganggap kebijakan impor beras yang diambil Kementerian Perdagangan sangat aneh. Pasalnya Presiden Jokowi baru saja menggaungkan gerakan ‘benci produk impor.’
Hidayat menilai wajar jika muncul penolakan dari berbagai kalangan, termasuk dari PKS.
Terlebih impor beras produk asing dilakukan saat panen raya. Hal ini dipastikan bakal merugikan para petani dalam negeri. (ant)