Kastara.ID, Boyolali – Senyum keramahan khas Boyolali terlihat pada 815 KPM dan SDM PKH di Aula Asrama Haji Donohudan, Ngemplak Boyolali. Sejak pagi tadi mereka mengikuti penyaluran bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dihadiri Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Boyolali, anggota DPR RI, Staf Khusus Mensos, para pejabat eselon II Kemensos dan Dinas Sosial setempat, Forkopinda, perwakilan BNI Cabang Boyolali, pendamping PKH dan pilar-pilar sosial (TAGANA, TKSK dan Sakti Peksos-Red).
Menteri Sosial setibanya di lokasi, lebih dulu melihat-lihat hasil kerajinan KPM PKH kemudian memborong barang-barang jualan khas KUBE PKH. Caping atau topi khas daerah Jawa Tengah yang merupakan produksi KUBE PKH Karanggede Kabupaten Boyolali dipilih Agus dan langsung dikenakannya.
Mensos menyapa KPM dengan menggunakan bahasa Jawa yang disambut dengan riuh tepuk tangan. Agus menyampaikan bahwa angka kemiskinan turun menjadi 9,66% itu artinya, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin mengecil.
Terdapat empat faktor yang membuat PKH dan BPNT efektif, antara lain pertama, memberikan perlindungan sosial secara tepat sasaran yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, ada upaya untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku di kalangan ibu-ibu KPM PKH. Ketiga, kedua program (PKH dan BPNT-Red) membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan Keempat, efektif dalam pengurangan kemiskinan dan gini ratio karena memiliki jangkauan yang luas.
Nur Pujianto yang mewakili Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun 2019 alokasi anggaran PKH ditingkatkan. Semula 19,2 triliun pada tahun 2018, menjadi 34,4 triliun. Untuk BPNT dari semula di tahun 2018 mencakup 10 juta KPM, pada tahun 2019 menjadi 15,6 juta KPM.
Realisasi penyaluran masing-masing bansos secara nasional per-30 Januari 2019 bagi PKH mencapai 83,50% dan BPNT mencapai 90,88%. Bansos PKH dan BPNT Tahap I Tahun 2019 yang disalurkan untuk Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 2.031.670.730.000,- (dua triliun tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
Sementara itu, Tuginem (41 tahun), salah satu KPM PKH asal Desa Klelesan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang memiliki empat orang anak menyampaikan bahwa PKH sebagai bantuan dari Pak Jokowi sangat berharga, mengingat anak-anaknya masih kecil dan suaminya sudah sakit-sakitan.
“Saya membantu suami kerja serabutan menjadi apa saja, bahkan menjadi buruh tani setiap harinya demi menyambung hidup,” imbuh Tukinem. (put)